Marzuki Alie Nggak Main-Main, Kuasa Hukum AHY Kena Damprat: Anda Harus Tahu Siapa yang Ditindas

Lanjutnya, ia menegaskan bahwa kasus ini jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah, sebab menurutnya hal tersebut etis.

Kemudian, ia pun menyinggung pernyataan Bambang Widjojanto yang menyebut brutalitas demokratik terjadi di era Jokowi.

"Tolong dipahami masalah yang ada di kita. Kalau anda sebagai pembela demokrasi, apakah yang anda lakukan sudah benar manakala yang anda dukung orang yang menindas hadirnya proses demokrasi atau menindas kader-kadernya, tidak mengedepankan atau menghargai HAM," tegasnya.

Kemudian, Marzuki pun berpesan kepada BW untuk tidak menuduh pihaknya dengan berbagai diksi tidak baik.

"Harusnya anda melihat itu, jangan membuat diksi kami sebagai pengkhianat. Kami orang yg disakiti, kami didzolimi, kami harus berbuat sesuatu untuk mengembalikan partai ini sebagai mana niat atau komitmen pendiri," tuturnya.

"Saya harap khususnya Pak Bambang yang menuduh kami dengan berbagai diksi dan tidak baik, kalau anda sebagai pekerja hukum silakan. Kalau anda penegak harusnya anda melihat 2 sisi. Kalau anda pembela demokrasi, (cari tahu) siapa yang sebenarnya ditindas dan siapa yang melakukan tirani," sambung Marzuki.

Sebagaimana diketahui, Kuasa hukum Partai Demokrat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan, pengambilalihan paksa kepemimpinan partai berlogo bintang mercy itu telah menghancurkan demokrasi di Indonesia.

Dirinya dan tim datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap 10 pihak. BW berharap pengadilan dapat menjadi benteng terakhir penegakkan demokrasi di Tanah Air. "Ada problem yang sangat mendasar sekali. Demokrasi dihancurleburkan, diluluhlantakkan," ujar BW di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

BW menilai pengambilalihan paksa Partai Demokrat dengan melibatkan aktor oknum kekuasaan adalah ancaman demokrasi. Karena itulah, BW ikut menangani perkara ini. "Saya merasa ada masalah fundamental yang ada di bangsa ini. Kalau orpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok secara brutal maka negara kita sedang terancam," jelas dia.

BW menambahkan, penyelenggaraan KLB di Deli Serdang oleh segelintir orang yang sudah dipecat adalah tindakan penyerangan terhadap negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah.

"Tadi ada juga yang menarik disampaikan, dasar konstitusi partai juga diinjak-injak, kalau ini diakomodasi, difasilitasi tindakan seperti ini bukan hanya sekadar abal-abal, tapi brutalitas demokratik yang terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi," tuturnya.

Menurut BW, apa yang terjadi saat ini tidak main-main. "Jadi ini tidak main-main, kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka sebuah partai akan dihancurkan dengan cara ini, dan itu mengancam, bukan hanya partai tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Apalagi ada representasi pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ," tutup BW.