Uni Eropa Bidik Para Jenderal Myanmar, Siapkan Sanksi Tingkat Tinggi

Para diplomat UE telah mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian dari konglomerat militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan besar akan menjadi sasaran, melarang para investor dan bank UE untuk berbisnis dengan mereka.

Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan.

Misi pencari fakta PBB pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap dua perusahaan dan anak perusahaannya.

Menurut misi PBB, dua perusahaan itu memberi sumber pendapatan tambahan kepada tentara yang dapat membiayai aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami tidak bermaksud menghukum rakyat Myanmar tetapi mereka yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia,” papar Maas.

Sanksi baru mengikuti keputusan AS bulan lalu untuk menargetkan militer dan kepentingan bisnisnya.

Inggris bulan lalu membekukan aset dan melarang perjalanan tiga jenderal terkait kudeta tersebut.

Myanmar telah terkunci dalam krisis sejak kudeta, dengan pengunjuk rasa turun ke jalan setiap hari dan kampanye pembangkangan sipil terus berlangsung.