Babak Prahara Demokrat Berlanjut, Pasukan Jenderal Moeldoko Mencontoh Fahri Hamzah

Setelah dua bulan, polemik Partai Demokrat selesai. Drama Jenderal (Purn) Moeldoko yang mau mengkudeta Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat, itu sudah tamat. Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan, menolak Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Yasonna mengumumkan keputusannya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual. Yasonna didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo R Muzhar. Keduanya duduk di sisi kanan dan kiri Yasonna.

Mula-mula, Yasonna menceritakan kronologis prahara Partai Demokrat berproses secara administrasi di kementeriannya. Antara lain, dengan masuknya surat permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang diteken Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun tertanggal 15 Maret 2021 itu diterima Kemenkumham 16 Maret 2021.

Baca Juga: K.O Tapi Gak Nyerah, Kubu Moeldoko Ngejek Tata Organisasi Demokrat: Cikeastokrasi!

Setelah surat tersebut masuk, Kemenkumham melakukan pemeriksaan verifikasi. Hasilnya, berkas Moeldoko Cs kurang lengkap. Pihaknya lalu menyurati Moeldoko untuk melengkapinya. “Pada 29 Maret, pihak KLB Deli Serdang menyampaikan beberapa tambahan dokumen," jelas Yasonna.

Tapi, setelah diverifikasi lagi, berkas itu tetap masih kurang. Apa yang kurang? Yakni, surat mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). "Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021, ditolak," tegasnya.

Beres Yasonna, Mahfud giliran bicara. Menurutnya, dengan keputusan Menkumham ini, prahara Partai Demokrat sudah selesai. “Persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu, sudah selesai. Yang selain itu, di luar urusan pemerintah,” tega Mahfud.

Sesaat setelah pengumuman itu, AHY langsung menggelar konferensi pers. Ia didampingi puluhan pengurus berseragam kemeja biru yang sudah kumpul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta.