Industri Sawit Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan di Papua

Tantangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua yaitu rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas.

Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur dan multimoda di Papua, Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan terakhir perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi mengatakan peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke yaitu bagi masyarakat bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 orang asli Papua, memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Peran lain kelapa sawit yaitu pemberdayaan masyarakat dimana bisa menggerakan ekonomi masyarakat sebagai tempat pemasaran hasil hasil kebun usaha warga. Perbaikan lingkungan, dan peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Tantangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke yaitu masalah kepemilikan lahan, keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat terkait investasi perkebunan kelapa sawit.

Peran pemerintah daerah dalam memajukan industri kelapa sawit yaitu pemberian fasilitas perizinan/insentif penanaman modal, sosialisasi kepada perusahaan terkait kebijakan berinvestasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan, saluran, jembatan dan jaringan telekomunikasi.

Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia Bagian Timur.

Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.

 “Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujar dia.

Sementara itu, Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke.

Secara garis besar, Tungkot menilai, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan  kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.

Direktur Tunas Sawa Erma (TSE) Group Luwy Leunufna mencatat, perusahaan sudah memberikan komitmen secara nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang masif. Sejak tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 2.400 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang terserap oleh TSE Group dan akan terus bertambah seiring dengan ekspansi perusahaan.

Melalui penyerapan tenaga kerja ini, TSE Group berharap distribusi pendapatan masyarakat Papua dapat meningkat. Dampak berikutnya, kesejahteraan mereka dapat terus membaik secara berkelanjutan.

Dampak lain yang diberikan perusahaan adalah pemberian layanan pendidikan hingga kesehatan. Layanan klinik di tiap area perkebunan, klinik berjalan hingga pembangunan sekolah dan bus sekolah disediakan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar. 

“Itu semua bisa terwujud karena investasi sawit. Sawit ini anugerah bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Papua. Karena itu, syukurilah dan bukan hal sebaliknya seperti kampanye,” pungkasnya.