SBY Tarik Pendaftaran Lambang Partai, Kubu Moeldoko Semringah: Simbol Penting Kekalahan!
Kredit Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Namun demikian, lanjut SHE, publik pun layak bertanya, mungkinkah SBY melakukan tindakan konyol dengan mendaftarkan lalu kemudian mencabut pendaftaran nama partai dan lambang Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual itu merupakan inisiatifnya sendiri, ataukah inisiatif dari orang-orang dekatnya?
SHE menyebut, sebuah sumber yang tak mau disebut namanya, telah menyatakan bahwa hal itu merupakan inisiatif dari Sjariefudin Hasan, politisi senior yang dekat dengan SBY.
"Jika sudah demikian, akankah Sjarief Hasan yang telah menjerumuskan dan mempermalukan SBY akan tetap dipertahankan oleh SBY sebagai salah satu orang kepercayaannya, ataukah Sjarief Hasan akan segera dibuang oleh SBY meski nampaknya SBY akan tetap mempertahankan istri Sjarief Hasan (Inggrid Kansil) menjadi orang dekatnya SBY? Nampaknya masyarakat haruslah sabar menunggu keputusan SBY," tutur dia.
Baca Juga: Tiga Elite Partai Ini Berpeluang Masuk Kabinet, Ada Menteri Era SBY hingga Besan Amien Rais
Baca Juga: SBY Mau Partai Dimiliki Pribadi, Sejahat-jahatnya Hitler Gak Daftarin Partai Nazi atas Nama Pribadi
Lebih lanjut SHE menganggap, peristiwa aneh, lucu dan yang sangat memalukan SBY ini merupakan rangkaian episode Perang Politik Panjang antara seorang mantan Jenderal bintang empat (Moeldoko) Vs mantan Mayor (AHY) yang didukung bapaknya (SBY) yang merupakan seorang mantan jenderal bintang tiga.
Dan menurutnya, ditariknya kembali pendaftaran Partai dan Lambang Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual oleh pihak SBY, merupakan simbol penting dari kekalahan perang politik SBY melawan Moeldoko di babak kedua.
"Ini artinya untuk sementara skor politiknya 1:1. Kubu Pak Moeldoko kalah di Kemenkumham, sedangkan kubu Pak SBY kalah di Dirjen Kekakayaan Intektual Kementrian Hukum dan HAM R.I. Mari selanjutnya kita akan lihat, bagaimana sesuai dengan keyakinan kami, kubu Pak Moeldoko akan kembali mengalahkan kubu SBY dan AHY di Pengadilan serta di PTUN," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
