TNI-Polri Pol Polan Gempur Teroris di Papua, Eh Ujung-ujungnya Ciut, Ngajak Damai...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan keras kepada pasukan TNI dan Polri untuk menggempur wilayah pertahanan teroris yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Puncak.

Diketahui, dalam serangan yang dilancarkan pada Selasa (27/4/2021), sebanyak lima teroris Papua dikabarkan tewas tertembak.

Baca Juga: Yan Mandenas: Penyelesaian Kekerasan di Papua Harus Melalui Jalan Dialog dan Rekonsiliasi

Karena itu, Penanggung Jawab Politik TPNPB-OPM, Romanak Jeffrey, meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niat untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua. Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan Bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua.

Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.

"Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI-Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan international oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengerahan pasukan besar-besaran ke Papua berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI-Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua," sambungnya.

Selain itu, ia juga meminta dukungan dari dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan Bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua.

Baca Juga: Sikat Habis Gerakan Separatis dan Teroris di Papua, Bamsoet: Saya Siap Bertanggung Jawab

Baca Juga: Sudah Dicap Teroris, Bapak-Bapak Polisi Langsung Gerak Cepat, Hei KKB, Jangan Lari Yah!

Baca Juga: Mentok Bos? Pentolan KKB Teroris Benny Wenda Kok Teriak-teriak Minta Bantuan Partai Komunis China

Baca Juga: Bikin Teroris KKB Nggak Bisa Tidur, Titah Pak Mahfud Keras Bos! Babat Habis...

Romanak Jeffrey berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan politik untuk menolak operasi militer di Papua.

"Dan selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan Republik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik danaktor utama konflik di tanah Papua," katanya seperti dilansir dari Pojoksatu.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis teroris Papua. Bamsoet menegaskan aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan HAM bisa dibicarakan belakangan.

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam merespons insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh KKB kelompok Lekagak Telengen di Boega, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal dunia.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Baca Juga: Pak Prabowo, Ada Pesan dari Tokoh Papua Nih: Benahi Alutsista Pak, Jangan Sibuk Urus Singkong!

"Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa," tegasnya.