Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Beredar pemberitaan yang menyebut 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dipecat lantaran tidak memenuhi asesmen tes wawasan kebangsan (TWK) adalah tidak benar.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (12/5/2021).Baca Juga: Pegawai KPK Ancam Berontak Lawan Firli, Mas Novel Dengerin: Itu Sudah Kewenangan Pimpinan Cuk!
Dalam tulisannya, ia Ngabalin mengunggah video perdebatannya dengan Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua di salah satu TV swasta nasional.
Sebelumnya, mereka berdua erdebat mengenai polemik yang muncul usai pegawai KPK menjalani TWK yang merupakan bagian dari syarat peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).Baca Juga: Denny Gembira Dengar Novel Cs Dibungkus: Akhirnya Bisa Pelototi Pesta di Wilayah Mas Anies Nih
Kemudian, di tengah perdebatan tersebut, Abdullah Hehamahua menyinggung soal 75 pegawai TMS yang dipecat KPK.
Kontan saja, Ngabalin pun langsung memotong pembicaraan Abdullah Hehamahua dan menekankan bahwa pemecatan pegawai KPK adalah kabar bohong.
Pasalnya, hingga kini belum ada pernaytaan resmi mengenai pemecatan tersebut,
Adapun, penegasan tersebut kembali disampaikan Ngabalin dalam akun Twitternnya.
“Anggapannya serta beredar berita telah terjadi pemberhentian 75 pegawai KPK adalah bohong,” tegasnya.
Lanjutnya, ia mengatakan juka pemberhentian pegawai KPK tidak bisa dilakukan sepihak oleh pimpinan KPK. Pemberhentian hanya bisa dilakukan setelah ada koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB).
“Untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan UU yang ada,” tekannya dilansir, Rmol.
Baca Juga: Denny Gembira Dengar Novel Cs Dibungkus: Akhirnya Bisa Pelototi Pesta di Wilayah Mas Anies Nih
Baca Juga: Fix Banget! Ini Cara Buat Singkirkan Novel Baswedan, Ketua KPK Cuci Tangan!
Sebelumnya, beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka.
Dalam foto SK tertanggal 7 Mei 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Disebutkan juga untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
Foto itu juga menunjukkan, poin 3 menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Berikut rincian isi SK tersebut:
Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS). Dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Terkait itu, Novel Baswedan bersama dengan 74 orang pegawai KPK lain yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK akan melawan kebijakan Pimpinan KPK Firli Bahuri tersebut.
"Yang jelas ini gini kami melihat (TWK) ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur. Tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya. Maka sikap kami jelas, kami akan melawan!" kata Novel Baswedan kepada awak media, Selasa, 11 Mei 2021.
Novel lebih lanjut menerangkan, ia dan sejumlah pegawai yang juga dinyatakan tidak lolos TWK sudah melakukan dialog dengan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyangsikan pula Surat Keputusan (SK) Firli Bahuri yang sarat nuansa kepentingan tertentu.
"Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tetapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho," imbuh Novel.
Diketahui, penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga A Damanik hingga Ketua Wadah (WP) Pegawai KPK Yudi Purnomo masuk ke daftar tak lulus TWK tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
