Pak Ahok, Denger Nih! Ketimbang Urus Kartu Kredit, Mending Urus Kilang, Kebakaran Terus Tuh!

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) memberikan sentilan kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berencana menghapus fasilitas kartu kredit petinggi Pertamina.

Namun, ia pun menyarankan agar Ahok fokus untuk membenahi persoalan lain yang ada di Pertamina. Baca Juga: Bekas Pendukung Ahok Garis Keras Kini Menyerang: "Jangan Sibuk Urus yang Ecek-ecek!'

"Tetapi tentu menurut saya tantangan yang lebih penting adalah mendorong efisiensi yang fundamental di tubuh Pertamina. Komisaris semestinya jangan hanya menyerempet soal kartu kredit yang jumlahnya belum tentu signifikan bagi operasional perusahaan," katanya kepada wartawan, Rabu (16/6/2021). Baca Juga: Ahok Diserang Pendakwah, Sekarang Dicap Kader PKI: Aku Rela Membunuh...

"Tapi coba tunjukkan dan buktikan langkah efisiensi apa saja yang berhasil dicapai, terutama setelah pembentukan sub-holding di Pertamina. Coba tunjukan berapa persen efisiensi yang berhasil diraih dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pertamina.

Seperti, kasus kebakaran kilang minyak yang terus menerus berulang. 

"Saya rasa pekerjaan rumah Pertaminna lain juga banyak dan perlu perhatian seius bagi Komisaris agar dapat teratasi dengan cepat. Contoh kebakaran kilang Pertamina yang terus berulang juga berpotensi menambahkan biaya yang besar untuk melakukan revitalisasi. Belum dampaknya yang membuat investor enggan untuk berinvestasi kilang. Sudah marginnya kecil, malah berpotensi kebakaran," bebernya.

Baca Juga: Ahok Diserang Pendakwah, Sekarang Dicap Kader PKI: Aku Rela Membunuh...

Adapun, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, merespons aksi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, hingga komisaris. 

Baca Juga: Nggak Soal Sudah Minta Maaf, Babe Haikal Tetap Dipolisikan: Ahok Juga Begitu, Beh!

Menurut DPR, urusan kartu kredit perlu dilihat secara objektif. "Dari kami di Komisi VI memandang urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina ini perlu dilihat secara adil dan objektif. Dilihat secara utuh semangat latar belakang penggunaannya dan juga fungsi kedinasannya," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, orang Gerindra ini mengatakan bahwa bentuk budaya transparan Pertamina harus lebih digalakkan lagi. 

"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi," katanya. 

Menurutnya lagi, penggunaan kartu kredit sebagai bentuk cashless, ia pun menilai hal ini  juga merupakan bentuk untuk meminimalisir transaksi gelap.

"Penggunaan kartu kredit itu merupakan salah satu bentuk manajemen cashless ini. Agar semuanya terbuka dan bisa diaudit kapan saja. Selain itu, saya rasa di seluruh BUMN semua pimpinannya menggunakan corporate credit card dengan alasan kepraktisan untuk tujuan kedinasan," katanya.

"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," tambahnya.

Karena itu, ia pun menyayangkan apabila sistem cashless ini justru malah ditarik.

"Masa Pertamina harus kembali menggunakan cash di saat seluruh dunia bergerak ke arah cashless payment. Saya yakin Presiden menugaskan dia (Ahok) ke Pertamina bukan untuk ngurusin corporate credit card. Terlalu mahal dia dibayar oleh Pertamina kalau hanya korek-korek yang kecil-kecil. Apakah ada Kilang Minyak, Petrochemical, atau infrastruktur hilir baru yang mulai dibangun saat dia menjabat sebagai komisaris utama?" kata dia.

"Lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Hal ini tidak ada dalam Agenda RUPS. Dan juga belum ada persetujuan dari pemegang saham," tukasnya.