Bikin Kaget Dengar Anak Bu Megawati Ngomong, Hati-Hati... Jangan Sampai Telat!

Puan menegaskan, pemerintah harus lebih responsif menghadapi setiap perubahan kondisi penularan Covid-19, yang terjadi di beberapa daerah.

Baca Juga: Manuver Cerdas Puan Maharani, Jempol Top Markotop!

Baca Juga: Puan Maharani Desak Pemerintahan Jokowi: Nyalakan Tombol Bahaya!

Dalam kondisi penyesuaian PPKM seperti saat ini, pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan. Terutama, jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan Covid-19.

"Kalau PPKM level 4 disesuaikan untuk sektor usaha kecil, berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya lepas rem'," tandas politisi PDIP ini.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam mengubah mode "gas" atau "rem" itu tidak boleh telat. Tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan Covid-19.

Kalau sudah mulai ngegas, jangan lupa ngerem.

Jangan Permainkan Data

Dalam situasi seperti ini, Puan menilai data laju penularan kasus Covid-19 menjadi instrumen yang sangat vital, dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah ke depan.

"Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data. Misalnya dengan menurunkan testing, agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali," ujarnya.

Puan senantiasa mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan, dan tempat-tempat isolasi terpusat.

Dia mengaku bersyukur, PPKM Level 4 melakukan penyesuaian terhadap sektor usaha kecil. Karena para pelaku usaha bisa kembali beraktivitas, dan bergotong royong menggerakkan ekonomi rakyat.

Namun, Puan mengingatkan agar para pelaku usaha ikut bergotong royong, dalam menerapkan protokol kesehatan dan menaati aturan.  

"Misalnya, kalau warung makan diizinkan buka sampai pukul 20.00 WIB, jangan sampai ada yang lewat waktu dan durasi waktu makan 20 menit. Kita sadar, hal ini paling sulit diawasi petugas. Karena itu. perlu kesadaran tinggi para pedagang, untuk taat aturan tanpa harus diawasi," tutur Puan.

Puan meminta pemerintah, agar terus memperhatikan masyarakat pekerja non esensial yang berpenghasilan harian. Mereka harus segera menerima bantuan sosial. 

"DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial, agar tepat sasaran," pungkasnya. [HES]