Akademisi Bongkar Cara Elite Lakukan Kejahatan Kerah Putih di Papua, Uang Rakyat Hilang...

Menurut Marinus, kalau depositonya di bank Rp1 triliun, dengan bunga bank 3 atau 4 persen saja, itu sudah memberikan keuntungan Rp30 sampai Rp40 miliar per bulan bagi akun bank pemilik deposito. Modus korupsi pejabat dan elit Papua seperti ini, adalah bentuk kejahatan mencuri uang rakyat tanpa merugikan keuangan negara.

"Secara hukum dan administrasi, yang dilakukan pejabat Papua dan para elit dengan menikmati bunga bank dari deposito Rp1,85 triliun dana Otsus Papua, bukanlah tindak pidana korupsi. Tetapi dari sisi etika dan norma, rasanya tidak adil dan tidak berperikemanusiaan," jelasnya.

"Banyak orang Papua meninggal karena minimnya fasilitas kesehatan dan buruknya pelayanan kesehatan. Namun dana untuk kesehatan dipedamkan di bank," tambah Marinus.

Baca Juga: Drama Risma Ngamuk-Ngamuk Bukannya Mengundang Pujian, Malah Dituding Rendahkan Warga Papua

Akademisid ari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, ini juga mengatakan bahwa untuk saat ini masih sulit mengharapkan kemajuan dan peningkatan pembangunan di Papua kalau para pejabat dan birokrat korup masih berkuasa dan menentukan kebijakan di Pemerintah daerah di Papua.

Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Jhony Banua Rouw sempat mempertanyakan dana Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp3,27 triliun lebih yang ada di Pemerintah daerah Provinsi Papua.

Terkait dengan itu, Marinus pun tidak terlalu yakin bahwa Ketua DPRP bisa meminta transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana SILPA tahun anggaran 2020 tersebut dengan berhasil.

"Karena kejahatan kerah putih dalam kasus dana otsus, juga melibatkan elit politik di DPRP. Elit politik DPRP banyak yang bermain proyek dengan Pemda," ungkap Marinus.

"Praktek kejahatan kerah putih di Papua, setiap tahun anggaran pasti terjadi dan melibatkan pejabat dan elit politik partai di dewan," pungkasnya.