7 Ketum Parpol Ketemu Jokowi, Doa Demokrat: Semoga Bukan Mau Otak-atik Konstitusi

Pertemuan Istana

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya ada 5 topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Johnny menyampaikan dalam pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintah turut ada 7 ketua umum partai politik dan 7 sekjen partai politik. Pertama, PDIP ada Megawati Soekarnoputri dengan Hasto Kristiyanto, kedua, Gerindra Prabowo Subianto dengan Ahmad Muzani, ketiga Nasdem Surya Paloh dengan Johnny, lalu Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.

Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi. Dan tentu saja PAN diwakili oleh ketua umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.

Baca Juga: Pengamat Telanjangi Sosok yang Disebut-sebut Layak Jadi Penerus Jokowi, Moeldoko, Gak Layak!

Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi pegangan covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.

Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.

"Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7% kuartal 2 tumbuh 7,7%, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4," tuturnya.

Topik bahasan yang ketiga yakni terkait dengan startegi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.

Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari covid dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.

"Kelima terkait Ibu Kota Negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan," tuturnya.