Wacana PAN Dapat Jatah Menteri, Partai Luar Senayan Legowo

Partai Bulan Bintang (PBB) ikhlas kalau Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju setelah bergabung ke koalisi Pemerintah.

“Soal PAN dapat porsi di kabinet, kami serahkan kepada Presiden. Beliau nanti yang akan selalu berkoordinasi dengan parpol yang ada di parlemen,” ujar Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bang Ferry -sapaan akrab Afriansyah- menegaskan, partainya tidak ambil pusing soal siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo menjadi pembantunya di kabinet bila nanti terjadi reshuffle. Intinya, partai berasaskan Islam ini sedang fokus bagaimana caranya bangsa ini segera bebas dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: Isu Bakal Isi Salah Satu Pos Kementerian, PAN Buka Suara: Hak Prerogatif Presiden Jokowi

PBB berprasangka baik kepada PAN. Bahkan, siap bekerja sama sebagaimana partai pendukung Pemerintah mengawal program kebijakan Pemerintah. “Ini karena kekuatan politik untuk Indonesia tangguh dan tumbuh. Demi mengatasi pandemi yang belum usai,” ungkapnya.

Politisi asal Pagaruyung, Sumatera Barat ini mengakui, PBB termasuk partai non parlemen, tentu peranan politiknya kurang dominan dalam mengawal kebijakan Pemerintah di arena parlemen. Meski begitu, Ferry menjamin, partainya akan selalu berada di barisan terdepan Pemerintah dalam urusan melawan pandemi Covid-19.

“Kita tidak ada di parlemen, ya dengan cara lain. Intinya, kita selalu mengawal dan mengingatkan program Pemerintah dalam banyak hal,” ucapnya.

PBB juga, lanjutnya, siap jika Presiden Jokowi memberikan jabatan menteri kepada partainya. Ferry mengklaim, memiliki segudang kader berkualitas dan partainya turut mewarnai perjalanan politik di Tanah Air.

Misalnya, sosok Ketum Prof Yusril Ihza Mahendra yang sering dipercaya sebagai menteri. Mulai dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Menteri Hukum HAM era Megawati Soekarnoputri, hingga Menteri Sekretaris Negara di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itu pun hak Presiden. Kader-kader PBB banyak, dan siap membantu Presiden baik langsung maupun tidak langsung,” tutupnya.