Tata Kelola dalam Organisasi Masyarakat Sipil Belum Optimal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkumpulan The Prakarsa melakukan penelitian dalam rangka mengukur indeks tata kelola Civil Society Organization (CSO)/ organisasi masyarakat sipil dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

Peneliti The Prakarsa Dwi Rahayu Ningrum mengungkapkan belum banyak studi yang menggambarkan bagaimana kondisi tata kelola CSO dan kelembagaan CSO. Di Indonesia juga belum pernah ada lembaga yang menyusun indeks tata kelola CSO berdasarkan benchmark standar.

Baca Juga: Hasil Studi Terbaru Cisco dan BCG: Seluruh Organisasi Asia Pasifik Beralih ke Inovasi Cloud

“Tujuan penelitian ini ingin mendapatkan indeks tata kelola dan memetakan kontribusi CSO dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia,” kata dia di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Ia mengatakan dalam penelitian ini mengambil sampel organisasi di Sumatera Utara Jabodetabek, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghitungan indeks ini mengambil lima dimensi yaitu efektifitas, kepatuhan hukum, akuntabilitas, ekuitas, dan partisipasi

“Walaupun rata-rata indeks tata kelola 84,62, namun tata kelola masih dapat dioptimalkan terutama di dimensi kerangka hukum, akuntabilitas dan ekuitas,” tambahnya.

Ia mengatakan CSO yang berada di daerah dengan penduduk padat dan dekat dengan pusat pemerintahan memiliki indeks yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pemerataan layanan dan advokasi CSO di daerah perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas CSO baik dari sisi program, layanan maupun SDM

Selain tata kelola, hasil penelitian juga mengungkapkan pendanaan menjadi tantangan utama CSO saat ini. Menurutnya walaupun sudah mulai banyak CSO yang mencoba sumber pendanaan lain, namun hampir separuh CSO dalam sampel bergantung pada sumber pendanaan dari lembaga donor.

“Harus ada dorongan terhadap upaya menjaga keberlanjutan CSO dari sisi pendanaan dan tata kelolanya terutama CSO yang berada di daerah luar Jawa. Terlebih, CSO di daerah merupakan ujung tombak dalam layanan dan advokasi yang sulit dijangkau bahkan oleh pemerintah dan pihak swasta,” pungkasnya.