Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria tidak persoalkan adanya turbulensi politik akibat bergulirnya interpelasi terhadap Anies Baswedan terkait pelaksanaan Formula E yang diinisiasi Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ariza -sapaan akrab Riza Patria-, guncangan politik penolakan gelaran Formula E merupakan hal wajar dalam negara yang demokratis. Balap mobil listrik tersebut bakal terus dilanjutkan.
"Nggak apa-apa, biasa kan, negara, ibu kota provinsi yang demokratis. Semua punya kesempatan yang sama, ada yang setuju, juga ada yang menolak, ada yang mendukung dan ada yang tidak setuju," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Baca Juga: Camkan Baik-Baik! Bukti Bukan Gubernur Asal-asalan, Mas Anies Kembali Borong Penghargaan
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, sangat menghormati dinamika politik terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. Apalagi, interpelasi itu merupakan hak yang melekat pada diri anggota DPRD DKI Jakarta.
"Tapi semua sesuai aturan koridor hukum atau mekanisme yang ada. Kami hormati semua pendapat, masukan, silahkan, semua ada mekanisme aturan," katanya.
Dia memastikan Pemprov DKI Jakarta tidak akan ikut campur tangan dengan dinamika di DPRD DKI Jakarta. Apalagi, hak bertanya pada gubernur DKI Anies Baswedan itu hanya diusung dua fraksi. Sementara tujuh fraksi lainnya menolak ikut interpelasi Anies.
"Kami tidak ingin mengintervensi atau mencampuri. Semua sesuai ketentuan, tentu juga banyak yang menolak dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, agenda internasional yang diusung Pemprov DKI, yakni menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E kembali diagendakan Pemda DKI dalam program prioritas tahun 2022. Inisiatif itu ditentang anggota Fraksi PDIP dan PSI.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyindir fraksi-fraksi yang mengajukan interpelasi menolak penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang.Basri menilai pengajuan interpelasi Formula E hanya sekadar guyonan. Padahal, pengajuan interpelasi sudah ditandatangni 33 anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI.
"Biasa aja. Lucu-lucuan saja sih itu," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2021).
Baca Juga: Dalih Pandemi Covid-19, Relawan Jokowi Rongrong Jabatan Presiden Ditambah 2 atau 3 Tahun
Baco tidak tertarik menandatangani pengajuan interpelasi Formula E yang digagas PSI. Dia menegaskan Partai Golkar memiliki prinsip, yakni mengutamakan kewajiban sebelum menuntut hak. Baco menuturkan, pekerjaan anggota dewan banyak yang belum tuntas. Dia menyarankan anggota dewan menyelesaikan tupoksinya ketimbang menggulirkan interpelasi.
"Kalau Golkar gini, kalau ada kewajiban dan hak, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban. Interpelasi itu hak, sementara kewajiban dewan itu masih banyak yang tertunda. Contoh hari ini Rapimgab, dari pagi jam 10 sampai sekarang belum mulai-mulai. Itu kan kewajiban kita, tapi teman-teman malah sibuk urusan interpelasi," sindirnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: