PDIP dan PSI Panen Dukungan Publik di Jakarta: Karena Mau Interpelasi Anies Baswedan

Rencana sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan panen dukungan publik. Interpelasi ditujukan untuk meminta penjelasan atas keputusan Anies menjadikan balap mobil listrik Formula E sebagai program prioritas.

Publik mempertanyakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di tengah ketidakpastian apakah Formula E akan tetap bisa digelar. Target penyelenggaraan diundur hingga Juni 2022, setelah sebelumnya tertunda karena Jakarta menjadi episentrum pandemi Covid-19.

Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan bahwa dua partai politik yang mengusulkan interpelasi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), unggul di DKI Jakarta.

"Konsistensi PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi terhadap Anies berbuah secara elektoral dengan tingginya elektabilitas dan unggul di DKI Jakarta," kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Mas Anies Siap-siap Yah! Mayoritas Warga DKI Jakarta Setuju Interpelasi Formula E

PDI Perjuangan mengalami kenaikan elektabilitas dari survei sebelumnya pada bulan Maret 2021 sebesar 21,3 persen, kini mencapai 22,8 persen. Sementara itu PSI juga mengalami lonjakan elektabilitas, dari 14,3 persen menjadi 17,0 persen.

Sementara di antara partai-partai yang cenderung menolak interpelasi, hanya Partau Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas secara signifikan. Demokrat yang secara nasional sedang naik daun sebagai partai oposisi utama naik elektabilitasnya, dari 5,5 persen menjadi 8,0 persen.

PKB sedikit naik dari 2,8 persen menjadi 3,3 persen, begitu pula dengan PPP dari 2,0 persen menjadi 2,3 persen). Selebihnya mengalami penurunan elektabilitas, yaitu Golkar dari 9,9 persen ke 8,5 persen, PKS dari 8,5 persen ke 6,8 persen, Gerindra dari 7,0 persen ke 6,3 persen, dan PAN 3,5 persen ke 2,8 persen.

"Turunnya elektabilitas tersebut perlu dicermati oleh pimpinan partai-partai dan wakil-wakilnya di DPRD DKI Jakarta, jangan sampai demi menolak interpelasi berdampak pada hilangnya dukungan publik secara elektoral," tandas Riandi.

Ancaman juga datang dari partai-partai baru, khususnya Partai Ummat yang naik dari 1,3 persen ke 3,0 persen dan Gelora dari 0,3 persen ke 1,5 persen. Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais yang berlatar belakang PAN, sedangkan Gelora diisi tokoh-tokoh yang semula bergabung dalam PKS.

Pada papan bawah terdapat Perindo (1,0 persen/0,8 persen), PBB (0 persen/0,5 persen), Berkarya (0,8 persen/0,3 persen), dan Hanura (0,5 persen/0,3 persen). Sisanya tidak mendapat dukungan (PKPI, Garuda, dan Masyumi Reborn), serta tidak tahu/tidak menjawab (12,0 persen).

Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 28 Agustus-3 September 2021 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±4,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Ditodong Formula E, Anies Baswedan Langsung Ngacir, Cuma Ngomong Begini