Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dinilai Mumpuni dan Terkenal sebagai Pemersatu Polarisasi Politik, Dasco Cocok jadi Menko Polhukam

Dinilai Mumpuni dan Terkenal sebagai Pemersatu Polarisasi Politik, Dasco Cocok jadi Menko Polhukam Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) patut dipertimbangkan.

Sufmi dinilai merupakan sosok yang mumpuni karena telah mempunyai pengalaman dan jam terbang di bidang politik dan hukum.

"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry, Jakarta, Sabtu (11/9/2021).

Hal itu dikatakan Jerry menanggapi  menanggapi wacana reshuffle yang menguat belakangan ini. Meski demikian, Jerry menegaskan kalau itu merupakan hak preogratif Presiden Jokowi. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter dan juga tegas.

"Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengenai nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Menkopolhukam. Menurut Igor, sosok Dasco merupakan dinilai tepat karena tidak suka kegaduhan.

"Sufmi Dasco cocok, karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.

Apalagi, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal oleh banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.

Selain itu, Dasco juga merupakan salah satu aktor rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019 lalu.

Untuk itu, tugas-tugas Menkopolhukam harus menciptakan sabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

"Ke depan urgensi yg penting  bagi persoalan polhukam adalah adalah  terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoax, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian COVID-19," jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: