Anak Buah Anies Baswedan Sebar Dokumen Soal Formula E: Katanya vs Faktanya...

Gelaran balap Formula E di Ibu kota terus digoreng lawan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi manuver tersebut, Anies tak tinggal diam.

Beberapa waktu lalu, anak buah Anies menyebar dokumen yang diberi judul: Katanya vs Faktanya. Isi dokumen itu meluruskan berbagai info yang simpang siur mengenai balapan mobil listrik itu.

Baca Juga: Waduh, Nama Anies Dicatut buat Kasus Penipuan...

Dokumen soal Formula E itu dirilis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. Atau sehari setelah drama rapat paripurna soal interpelasi Formula E gagal digelar oleh DPRD DKI lantaran tak memenuhi kuorum. Dari 105 anggota DPRD DKI hanya 27 anggota yang hadir rapat.

Sebanyak 27 anggota itu berasal dari dua fraksi yaitu PDIP dan PSI. Sementara tujuh fraksi lainnya menolak hadir.

Apa isi dokumen Katanya Vs Faktanya terkait Formula E itu? Total, ada 12 poin pernyataan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI. Lima di antaranya menjawab berbagai tuduhan yang selalu dipakai lawan politik Anies.

Poin pertama, katanya Formula E merupakan pemborosan APBD. Menurut dokumen itu, faktanya, hampir semua event dunia; Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022.

Menurut Pemprov DKI, Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD. Kenapa? karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia.

"Manfaat ekonomi didapatkan dari stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Sedangkan manfaat reputasional menjadikan citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi," tulis dokumen tersebut.

Baca Juga: 7 Fraksi DPRD Jegal Interpelasi Formula E, Padahal Dimandat untuk Awasi Anies Baswedan

Poin kedua menjawab, katanya Formula E hanya untung jika dilaksanakan lima tahun. Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan.

Justru merugikan jika formula E hanya dilaksanakan sekali. Pasalnya, biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.

"Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasilnya, periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi," ujar dokumen itu.

Baca Juga: 7 Fraksi DPRD Jegal Interpelasi Anies Baswedan, CYPR Pun Bersuara

Poin ketiga, katanya commitment fee Rp2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp4,4 triliun. Faktanya, commitment fee adalah Rp560 miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Pembiayaan berasal dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi 2020. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda No 7 Tahun 2019.

Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan Gubernur secara Independen. Artinya, disepakati oleh DPRD dan eksekutif.

"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024," tulis dokumen tersebut.

Poin keempat, katanya biaya sebesar Rp 560 miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan Covid-19 dan lain-lain. Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain.

Baca Juga: Anies Presiden, Orang-Orang Bakal Dibiarkan Salat di Monas, Semoga Gak Kejadian Prediksi Pengamat

Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas pada tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek, menengah ataupun panjang.

"Dinas pendidikan, penanganan Corona dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai. Bahkan dalam penanganan Covid-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia," paparnya.

Baca Juga: Tina Toon Ngotot Banget 'Serang' Anies, Eh Diceletukin: "Bolo-Bolo"

Terakhir, katanya penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan Gubernur, faktanya anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh JakPro selaku BUMD secara murni B to B, melalui sponsorship.

Terlepas dari dokumen itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria kembali bicara soal Formula E. Dia memastikan pemerintah pusat akan selalu mendukung pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang berencana menggelar balapan Formula E.

"Tentu pemerintah pusat akan memberikan dukungan atau bantuan apa pun programnya yang baik pasti dapat dukungan karena daerah nggak bisa berdiri sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menolak hadir pada Rapat Paripurna persetujuan interpelasi soal Formula E. Mereka juga melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK).

Mereka melaporkan, Prasetyo Edi Marsudi lengkap dengan sejumlah bukti. Mulai daftar hadir anggota DPRD saat paripurna, hingga surat undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang tak mencantumkan pembahasan interpelasi Formula E.

Baca Juga: Janji Kampanye Anies Baswedan Dikuliti, Gagal!