Perkara AD/ART Partai Demokrat Terus Bergulir, Pasukan AHY Samakan Yusril dengan Hilter!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding Yusril Ihza Mahendra memakai cara pikir Adolf Hitler dalam mengajukan judicial review (JR) t AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Waketum PD, Benny K Harman mengatakan, cara berfikir Adolf Hitler yang diadopsi Yusril dalam perkara ini adalah memaksakan kehendak negara terhadap organisasi sipil terutama dalam hal ini partai politik.

Benny Harman mengklaim pihaknya sudah mencari tahu teori yang digunakan Yusril dalam perkara itu.

Baca Juga: Cemooh Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Demokrat Ungkit Utang Negara yang Semakin Menggunung

"Diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler," kata Benny K Harman saat jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Populis.id, Senin (11/10/2021).

Benny melanjutkan, dalam perkara AD/ART yang diajukan, Yusril dinilai ingin menguji apakah negara senang atau tidak dengan organisasi sipil.

"Jadi dalam cari pikir hukum Hitler itu yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak kemauan negara," ujarnya.

"Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji, apakah negara senang atau tidak senang, dan ini yang mau dilakukan oleh Yusril," sambungnya.

Benny juga meragukan pernyatan Yusrl yang selalu mengklaim bahwa gugatan yang ia layangkan atas nama demokrasi. Benny menuding Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung sebagai agenda tersembunyi kekuasaan.

"Dalam kaitan dengan itu, kami menduga yang dilakukan Yusril ini tidak bersifat nonpartisan, kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama hidden power, ada invincible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Tidak ada penjelasan lain," imbuhnya.