Ini Alasan Kenapa Bulog Melakukan Impor Beras

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Bisnis Perum Bulog, Feby Novita mengungkapkan stok beras Bulog berjumlah 5-10 persen yang diserap dari total konsumsi beras nasional yakni sebesar 38 juta ton. Karena itu, Bulog tidak dapat menyerap beras sesuai dengan ketentuan Permen Perdagangan.

“Kok berasnya impornya terus? Ini harus diberikan edukasi kepada petani bahwa beras yang diserap pemerintah itu harus sesuai spesifikasi yang ditentukan,” ujarnya dalam webinar Government & Basic Essential Sectors Synergize for Post-Pandemic Economic Recovery, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Bulog Jamin Ketersediaan Beras Selama Pandemi Covid-19

Faby mengatakan kekuranan stok beras yang pernah dialami oleh Bulog dikarenakan oleh masih ditemukannya kualitas beras petani yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Atas dasar itu langkah kebijakan impor dilakukan dengan tetap memprioritaskan serapan beras petani dalam negeri.

Beras yang diserap oleh Bulog tersebut kemudian dinamakan cadangan beras pemerintah. Karena itu, Bulog tidak dapat langsung menganggarkan beras. Sebab perlu menunggu perintah dari Kementerian Perdagangan, termasuk keterlibatan Kementerian Sosial dan pemda.

“Bulog mempunyai tugas melaksanakan stabilisasi harga beras, sebenarnya kalau dalam Perpres 48 itu adalah tugasnya komoditas padi, jagung, kedelai tapi karena sekarang yang dipegang stoknya adalah beras. Tugas Bulog menjaga stabilitas harga dari tingkat produsen juga dari tingkat konsumen dan menjaga stok beras,” katanya.

Ketersediaan beras tersebut bermuara sejak dari petani memproduksi beras yang penyerapannya dalam pembeliannya diatur dalam Permen Perdagangan yang memuat harga dan spesifikasi. Karena itu, masih ditemui petani yang membuang beras karena tidak diserap Bulog dikarenakan kualitas yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan berdasarkan soal harga beras yang tinggi, petani tidak menjual kepada Bulog. Namun ketika harga mengalami penurunan, Bulog menyerap beras dari petani dengan harga yang sudah ditetapkan.

“Untuk keterjangkauan kita harus melakuakn pemerataan diseluruh Indonesia. Misalnya Jawa yang surplus produsen beras maka berasnya harus dikirimkan ke daerah defisit seperti NTT. Untuk stabilitas pada saat harga tinggi kita harus menggelontorkan beras dengan harga murah,” pungkasnya.