HNW Mengingatkan Pentingnya Mengenali dan Memahami Empat Pilar MPR Bagi Parpol: Supaya Berkualitas

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan setiap partai politik (Parpol) harus mengenali dan memahami Empat Pilar MPR sehingga kehidupan berdemokrasi semakin berkualitas.

“Dengan pemahaman yang baik maka parpol akan memberikan kontribusi yang baik. Ini menjadi komitmen kita bersama,” kata Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu, Sabtu (23/10).

Baca Juga: Mas AHY Ingat Ya... Maju Bersama Anies Baswedan di 2024 Kurang Menguntungkan, Pengamat Bilang...

Acara tersebut juga hadir oleh Presiden PKS Achmad Syaikhu dan Ketua DPW PKS Bengkulu, Sujono sebagai pembicara.

Dalam sosialisasi itu, Hidayat mengatakan sesuai UUD dan UU, parpol bisa hadir dan eksis supaya demokrasi menjadi lebih berkualitas melalui wakil rakyat dan presiden.

“Para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik. Bila partai politik berkualitas maka akan muncul calon yang juga berkualitas,” katanya.

Menurut pria yang akrab disapa HNW itu parpol harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Baca Juga: 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Jubir Presiden Sampaikan Semua Hal 'Manis'

“Dengan mengenali dan memahami Empat Pilar maka parpol akan menyayangi Indonesia,” ujarnya.

HNW mengungkapkan sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi partai PKS.

Dia menyebutkan, semakin memahami UUD NRI Tahun 1945, misalnya, maka kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.

“Dengan pemahaman itu bisa menjadi solusi beragam masalah di Indonesia, seperti radikalisme, terorisme, separatism, ketidakadilan,” ujar dia.

Pada bagian lain sosialisasi, HNW membahas tentang Pancasila.

Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, menyebutkan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila.

Bila dirasakan masih terlalu banyak, Pancasila bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

Baca Juga: Polemik Tes PCR Calon Penumpang Pesawat, Anggota DPR: Lebih Baik Mencegah

“Namun, setelah pidato 1 Juni, Bung Karno tidak lagi menyinggung soal Trisila dan Ekasila,” ujarnya.

Panitia Sembilan menyepakati Pancasila, tetapi bukan Pancasila yang disebutkan dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni.

Dia menyebut Bung Karno tidak pernah mengatakan Pancasila yang disepakati pada 22 Juni bisa diperas menjadi Trisila, atau diperas menjadi Ekasila.

Begitu pun, Pancasila yang disepakati secara final pada 18 Agustus 1945.

“Bung Karno tidak pernah bilang Pancasila yang disepakati pada 22 Juni maupun pada 18 Agustus bisa diperas menjadi Trisila. Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bisa diperas menjadi Ekasila,” papar HNW.

Baca Juga: Bantah Kritik Anies Baswedan Tak Layak Jadi Pemimpin, Relawan Anies: Mereka Itu Pendusta

HNW menambahkan, Presiden Soeharto dalam Inpres tahun 1968 yang berisi urutan dan penyebutan Pancasila juga tidak mengenal Pancasila yang diperas menjadi Trisila atau Ekassila.

“Partai politik terutama partai Islam sudah sewajarnya berada di garda terdepan membentengi Pancasila dan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan berpartai dan berpolitik,” pungkas HNW. (mrk/jpnn)