Menyaksikan Wajah Kementerian Pertahanan Indonesia Berubah di Bawah Prabowo Subianto

Dalam pernyataan publik, angkatan bersenjata mengakui bahwa mereka hanya pengguna akhir (pengguna) dan tidak menentukan kebijakan pengadaan. Ketiga, kementerian telah mendominasi kebijakan pertahanan vis-à-vis Mabes TNI dan DPR tetapi dengan mengorbankan pengawasan legislatif dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang melemah.

Seorang menteri pertahanan yang kuat tampaknya mendukung pengembangan Kementerian Pertahanan yang kuat. Meskipun demikian, bahkan kekuatan kepribadian dan status pribadi memiliki batasnya.

Baca Juga: Kekuatan Militer Indonesia Hebat, Anggota DPR RI Sebut Peranan Prabowo

Agar hubungan sipil-militer menjadi stabil, hubungan kelembagaan pertahanan tidak dapat hanya bergantung pada keanehan pribadi—kemauan presiden untuk mendelegasikan, menteri pertahanan yang kuat dan tegas, dan militer yang mau menerima otoritas menteri.

Prabowo sekarang memprioritaskan modernisasi pertahanan, mengembangkan cadangan nasional, dan mengawasi prospek pemilihan presiden 2024. Namun, ia juga memiliki posisi yang sangat baik untuk bekerja dengan DPR untuk mengupayakan amandemen UU TNI tahun 2004, memperjelas hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, dan membahas reformasi yang telah lama terhenti pada sistem peradilan militer.

Jika dia berhasil, itu bisa memvalidasi tesis bertahap dari proses reformasi demokrasi Indonesia.