Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

KPK Usut Dugaan Korupsi Formula E, PSI: Jadi Pelajaran bagi Publik untuk Kawal Kejanggalan Anggaran

KPK Usut Dugaan Korupsi Formula E, PSI: Jadi Pelajaran bagi Publik untuk Kawal Kejanggalan Anggaran Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi Formula E bisa menjadi pembelajaran bagi publik untuk terus mengawal kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran.

"Ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada publik bahwa kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran tidak boleh dimaklumi. Publik harus bersuara dan pengambil keputusan harus merespons," kata Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo kepada Warta Ekonomi, Sabtu (6/11/2021).

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Galak Banget ke Anies: KPK Jangan Percaya Balap Odong-odong Jadi Bukti...

Ariyo memandang kasus sejenis ini bisa saja diselesaikan melalui interpelasi dari wakil rakyat. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak digunakan oleh para pihak berwenang.

Di sisi lain, PSI berharap kasus Formula E dapat dijadikan momentum untuk membenahi mekanisme dan transparansi perencanaan dan anggaran daerah, terutama untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"PSI mendorong KPK untuk menguak dugaan korupsi Formula E ini sehingga [kasus menjadi] terang benderang," tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo memaparkan sejumlah kejanggalan dalam proyek penyelenggaraan Formula E.

Baca Juga: Wakil Anies Angkat Bicara soal Formula E tengah Dikorek KPK

"Sejak awal, banyak sekali hal yang janggal. Formula E tidak pernah ada dala RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), tapi tiba-tiba muncul di APBD Perubahan. Kemudian, lokasinya juga tidak jelas akan digelar di mana. Masa bikin event internasional persiapannya seperti bikin pertandingan tamiya antar-RT?" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Kejanggalan lain yang juga disorot oleh PSI adalah jumlah commitment fee yang kerap kali berubah. Sigit menjelaskan, "Awalnya dibilang perlu Rp400-Rp500 miliar pertahun, lalu berubah jadi Rp560 miliar untuk tiga tahun. Selain itu, ada tanda bukti pembayaran commitment fee juga belum disampaikan ke DPRD DKI. Jadi, jangan heran kalau sebagiannya raib digondol tuyul."

Untuk itu, PSI berharap penyelidikan KPK bisa membuka semua hal yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar.

Baca Juga: Surya Paloh 'Panaskan Mesin' untuk 2024, Nama Anies Mulai Dikaitkan

"Tentu saja kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan berharap tidak ada uang rakyat yang dicolong tuyul seperti kecurigaan masyarakat, tapi jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang benderang dan menangkap semua tuyul yang tega mencuri uang rakyat di masa pandemi ini," pungkasnya.

Baca Juga: Komitmen Heru Budi Diacungi Jempol Terkait Percepatan Pengembangan LRT, MRT, dan Stasiun Tanah Abang

Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: