Protect Komoditas Strategis seperti Sawit, Anggota Komisi IV DPR: Perlu UU Khusus

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada kekosongan hukum yang memproteksi komoditas-komoditas strategis perkebunan Indonesia.

Lebih lanjut dipaparkan Firman, beberapa indikator komoditas perkebunan yang akan diatur dan diproteksi oleh UU ini antara lain komoditas tersebut berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, komoditas tersebut juga harus menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Indikator lainnya yakni komoditas tersebut berdampak pada kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia.

“Kenapa indikator ini kita masukkan? Karena bercocok tanam itu tidak semata-mata motif ekonomi belaka. Namun di situ merupakan culture masyarakat kita ini yang agraris ini, seperti misalnya kopi, karet, teh, dan tebu” papar Firman Subagyo, dikutip Sawitindonesia.com.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Naik, Mengapa?

Menurut Firman, Indonesia masih ketinggalan dengan negara maju lainnya yang sudah memproteksi komoditas strategisnya dengan perundang-undangan seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat ini bahkan sudah memiliki regulasi yang melindungi komoditas kedelai, jagung, kapas, dan gandum. 

“Karena komoditas-komoditas itu dianggap sebagai strategis dan menghasilkan devisa bagi AS,” ujar Firman. 

Sementara itu, Malaysia juga sudah mempunyai regulasi yang secara khusus mengatur perkelapasawitan seperti Palm Oil Registration and Licensing Authority (Incorporation) Act 1976 dan the Palm Oil Research and Development Act 1979. Jepang mempunyai regulasi khusus mengatur perberasan. 

Namun ironisnya, komoditi strategis Indonesia seperti kelapa sawit belum dilindungi regulasi khusus, padahal kelapa sawit berkontribusi besar bagi Indonesia dan masyarakat.