Aksi Presiden Jokowi Berikan Arahan pada Pertamina dan PLN Diapresiasi Pengamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan, memberikan apresiasi atas aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini memberikan pengarahan kepada jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina dan PLN.

“Apa yang disampaikan Presiden dengan begitu gamblang dan terbuka kepada masyarakat, menandakan adanya keterbukaan yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Saya sangat mengapresiasi langkah tersebut. Dengan demikian kita/masyarakat bisa melakukan kontroling terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Pertamina dan PLN,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Sebut-Sebut Orang Lapangan, Jokowi Enggak Suka dengan Pertamina dan PLN Gara-Gara...

Adapun terkait poin-poin yang disampaikan Kepala Negara, Mamin mengatakan apa yang disampaikan sudah tepat dan menjadi catatan bagi PLN dan Pertamina untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tersebut.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa kemudahan berinvestasi bukan hanya berada di BUMN tapi juga terkait dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam memperlancar dan mempermudah masuknya investasi. Baca Juga: Melalui Program TJSL, PLN Bawa Mitra Binaan UMK Rambah Pasar Internasional

“PLN dan Pertamina saya kira sudah sangat terbuka untuk mencari partner/ investor bagi proyek yang sedang berjalan, sehingga tidak akan memperlambat jika semua syarat sudah terpenuhi. Untuk mencari partner itu bukan hal yang mudah. Butuh penilaian sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG) dan juga kebutuhan. Investor harus memastikan bahwa mereka mempunyai dana dan juga kapasitas dalam bermitra.” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan soal rencana pembangunan kilang di Tuban yang disampaikan progresnya masih lambat.

Menurutnya, hal tersebut karena membutuhkan lahan yang cukup besar maka masih terkendala dengan pembebasan lahan. 

Menurut Mamit, berjalan secara pararel dengan pembebasan lahan saat ini Pertamina juga sedang melakukan proses pembuat desain engineering (FEED) untuk kilang Tuban sehingga pada saat pembebasan lahan selesai dilakukan bisa dilakukan dengan proses pembangunan konstruksi kilang.

“Jadi, Pertamina sudah berada dijalur yang tepat karena memang sudah dikejar deadline untuk bisa selesai di 2027 untuk Kilang Tuban ini. Apalagi, Pertamina sudah membentuk JV bersama partner yaitu Rosneft dengan adanya Pertamina Rosneft. Semua akan bekerja secara optimal dan terarah” kembali Mamit sampaikan

Dia juga berpendapat perihal permasalahan yang terjadi di TPPI. Menurut Mamit,saat ini Pertamina sedang melakukan tender untuk pembangunan petrokimia Olefin yang mana meliputi Basic Enginering Desaign , Front End Engineering Design dimana saat ini sudah ada dua peserta yang kemarin ikut tender awal yang menang yaitu joint operation Hyundai Engineering Co Ltd-PT Rekayasa Industri-PT Enviromate Technology International-Saipem SpA dan konsorsium Technip Italy SpA-PT Tripatra Engineers and Constructors-PT Technip Indonesia-Samsung Engineering Co Ltd. Nanti mereka akan bersaing dalam penyusunan FEED dan penyusunan terkait dengan EPC proyek olefin TPPI ini. Dimana yang paling murah akan dipilih untuk meneruskan pembangunan pabrik olefin ini.

“Saya yakin bahwa proses pengadaan ini sudah berjalan transparan dan sesuai dengan GCG perusahaan. Apalagi Pertamina melibatkan kepolisan dan kejaksaan dalam mengawal proses tender ini.” Ujar Mamit kembali.

Selain itu, menurut dia dengan target selesainya pembangunan pabrik olefin ditahun 2025 yang akan datang, maka semua mata akan memandang ke pekerjaan ini agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Melalui serapan investasi yang sangat besar untuk pembangunan ini dimana nanti akan dihasilkan produk-produk polyprohylene dan polyethylene untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh TPPI sehingga mencapai nilai keekonomiannya. Jadi, seharusnya proyek pembangunan ini bisa berjalan dan selesai tepat waktu. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi ke depannya seperti orang-orang yang mencari keuntungan pribadi yang menyebabkan tertundanya pembangunan pabrik olefin ini. Jikapun ada, maka apparat penegak hukum yang akan menyelesaikan persoalan tersebut” pungkas Mamit Setiawan.