Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyarankan Panglima TNI Andika Perkasa untuk memanggil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab, pernyataan AHY yang mengatakan seniornya di TNI masih memberikan masukan kepadanya bisa menjadi polemik yang berbuntut panjang.
Selain itu, Fernando juga menyoroti tudingan bahwa Moeldoko akan melakukan berbagai upaya, termasuk akan membeli hukum.
"Ini merupakan upaya untuk mengadu antar dua institusi negara yaitu TNI dan lembaga peradilan," kata Fernando kepada GenPI.co, Jumat (26/11/2021).
Baca Juga: Duh... KontraS Sampaikan Peringatan kepada Andika Perkasa, Ternyata Oh Ternyata...
Menurutnya, pernyataan tersebut sudah sangat merendahkan martabat seorang hakim lantaran seolah keputusannya dapat diatur oleh uang.
"Sebaiknya Panglima TNI segera memanggil AHY untuk melakukan klarifikasi siapa yang dimaksud oleh AHY sebagai seniornya di TNI," katanya.
Fernando khawatir jangan sampai akibat pernyataan AHY tersebut membuat buruk hubungan TNI dengan lembaga peradilan.
"Sebab seolah merasa tercoreng akibat ulah oknum TNI yang memberikan masukan kepada AHY," katanya.
Pengamat ini blak-blakan menilai AHY sedang ingin membangun opini yang sesat karena pernyataannya tersebut.
"Seolah kalau pihak Moeldoko mengambil upaya hukum atas putusan PTUN dan dimenangkan, itu berarti sudah ada transaksi jual beli hukum," katanya.
Baca Juga: Anak Buah AHY Murka Gegara Dikatain Bodoh sama Denny Siregar: Jika Terus Lanjut Nanti Kita...
Senada, kubu Moeldoko menilai AHY telah melakukan pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia. Itu karena mereka menganggap AHY menuding Moeldoko berupaya membeli hukum dalam tujuan menjadi pemimpin Partai Demokrat.
"Itu (tudingan membeli hukum -red) pelecehan terhadap penegak hukum di Indonesia," kata Juru Bicara Moeldoko untuk Partai Demokrat, Muhammad Rahmad, Rabu (24/11/2021).
Seharusnya, kata Rahmad, AHY tidak semena-mena merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli.
"Pertanyaan kami kepada AHY, hukum mana yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dibeli?" tanya Rahmad.
Baca Juga: Anak Buah AHY Murka Gegara Dikatain Bodoh sama Denny Siregar: Jika Terus Lanjut Nanti Kita...
"Jangan AHY merendahkan para penegak hukum bahwa mereka bisa dibeli," sambungnya.
Rahmad lebih lanjut juga menantang AHY mengungkap siapa petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disebut rajin memberi masukkan kepadanya bahwa hukum bisa dibeli. Rahmad tidak menyangka dan percaya, sebab TNI harus netral dan tidak boleh masuk dalam arena politik praktis.
Seperti diketahui, kubu AHY sebenarnya sudah menjelaskan maksud dari kalimat senior di TNI. Kubu AHY menyebut yang dimaksud kalimat itu ialah senior yang sudah purnawirawan.
Baca Juga: Moeldoko Minta Elemen Pemerintah Tak Sibuk Berpolitik, Eh Diskakmat: Membajak Demokrat Namanya Apa?
Meskipun demikian, kubu Moeldoko menolak klarifikasi tersebut. Sebab, di awal AHY tak menyebut purnawirawan, hanya senior TNI, yang mana itu menurut kubu KLB ialah tentara aktif.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
