Jokowi Kode Keras! Kalau Tak Bisa Kawal Agenda Besar Negara, Copot Saja!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Jokowi menginstruksikan Polri mengawal realisasi investasi di Tanah Air. Ditegaskannya, Kapolda yang tidak bisa menjalankan tugas tersebut bakal dicopot. Presiden menargetkan investasi terus meningkat setiap tahunnya.

“Tahun ini ditargetkan Rp900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp1.200 triliun. Saya ingin titip ke jajaran Polri dari pusat sampai daerah agar kawal dan jaga investasi,” pesan Jokowi pada acara Pengarahan Kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, kemarin.

Jokowi mengatakan, investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi nasional, bukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca Juga: Lho-lho, Ada Apa ini? SWI Minta Masyarakat Waspadai Investasi Aset Kripto

“APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 15 sampai 18 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya, 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Polri mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan dalam proses realisasi investasi di wilayah. Apalagi, saat ini realisasi investasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, melainkan di luar Pulau Jawa. 

Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo memperingatkan, bila perlu mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi.

“Kalau memang (Kapolda) sulit, tidak bisa mengawal yang berkaitan dengan agenda besar negara kita (investasi), ya, maaf, saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi ya harus diganti,” tegas Jokowi.

Dibeberkan Presiden, sejak 2021, investasi di Pulau Jawa sebesar 48 persen, sementara di luar Jawa sebanyak 51,7 persen. Artinya, sudah ada pergeseran investasi yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa sehingga daerah mulai mendapatkan manfaat hadirnya investasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa persoalan yang menghambat investasi. Di antaranya tumpang tindih peraturan di Pemerintah Pusat dan Daerah, ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta persoalan pengadaan tanah.

“Ini yang terus kita kawal agar jangan ada hambatan investasi,” kata Bahlil.

Bahlil mengisahkan, saat dia pertama masuk ke Pemerintahan, realisasi investasi yang mangkrak mencapai Rp 708 triliun. Dari jumlah itu, kini sebanyak Rp 540 triliun telah berhasil direalisasikan.