Ngeri!!! Omongan ICW Kali Ini 'Nusuk' Banget Langsung Menyasar Jokowi: Presiden Gagal Menjadi...
"Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian materi UU KPK, penghapusan syarat memperketat remisi bagi pelaku korupsi oleh Mahkamah Agung, hingga vonis ringan atas kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik," kata Topan.
Sementara, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyindir janji penguatan KPK oleh Presiden Jokowi jauh panggang dari api.
Kurnia mencontohkan, kebijakan politik revisi UU KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah, pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah secara ugal-ugalan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mencerminkan bukti pelemahan antikorupsi dengan alih-alih penguatan.
"Celakanya, Presiden tidak mengambil tindakan berarti, meskipun rekomendasi lembaga negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM yang menemukan praktik pelanggaran serius atas TWK KPK," kata Kurnia.
Baca Juga: Wah! Pujian Setinggi Langit Ketua Umum PBNU ke Presiden Jokowi: Saya Punya Ide Beri Gelar Bapak...
Kurnia menambahkan, meredupnya kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dapat dilihat dari politik legislasi nasional.
Sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.
Kurnia melanjutkan, merosotnya upaya pemberantasan korupsi berimbas pada buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Lalu, praktik rangkap jabatan publik, menyatunya kepentingan politik dan bisnis, seperti konflik kepentingan pejabat dalam dugaan bisnis PCR dan obat-obatan dalam penanganan pandemi COVID-19.
Maka itu, momentum Hari Antikorupsi Dunia ini, menurut Kurnia, patut dirayakan dengan kesedihan. Masyarakat perlu menyadari bahwa menyandarkan harapan tinggi pada negara untuk memberantas korupsi akan jatuh pada mimpi belaka.
"Karena korupsi selalu mengorbankan kita sebagai warga masyarakat, momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi," ujar Kurnia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto