Meski begitu, Arief Poyuono tidak setuju jika presidential threshold menjadi 0 persen alias dihapus.
"Yang harus dipersoalkan itu bukan besaran persentase threshold-nya," tegas Arief Poyuono.
Menurut Arief Poyuono, jika nol persen calon kandidat terlalu banyak dan pemilihan presiden jadi kurang terarah.
"Kebanyakan capresnya, jadi malah ngawur dan biaya mahal," kata Arief Poyuono.
Arief Poyuono juga tidak setuju jika pilpres dan pileg digelar serentak.
"Pilpres yang digelar bersamaan dengan pileg itu merugikan masyarakat, begitu juga threshold parpol yang digunakan hasil pemilu sebelumnya inkonstitusional," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti