Maaf Pak Gatot, Mimpi Anda Dibuyarkan oleh Puan Maharani

Mimpi mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo agar syarat capres menjadi nol persen semakin berat. Pemerintah melempar usulan capres nol persen ke parlemen.

Sementara di parlemen, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak akan mengutak-atik lagi aturan soal presidential threshold (PT). Sedangkan di Mahkamah Konstitusi, beberapa kali gugatan soal PT ini selalu kandas.

Baca Juga: Maaf Pak Gatot, Sepertinya Anda Gagal Kalau Soal Ini

Wacana untuk memangkas ambang batas nyapres dari 20 persen kursi legislatif memang menguat belakangan ini. Ada yang bergerak secara politik dengan mendesak agar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu direvisi. Sementara Gatot cs memilih jalur hukum dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK.

Pemerintah yang diwakili Menko Polhukam, Mahfud MD sudah bersikap terkait wacana capres nol persen, termasuk gugatan yang dilakukan Gatot cs ke MK. Menurut Mahfud, ada atau tidaknya ambang batas nyapres, merupakan hak DPR selaku pihak pembentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan amar putusan MK yang menolak gugatan berbagai pihak, agar PT dihapuskan.

"MK sudah berkali-kali memutus bahwa ketentuan ada atau tidaknya threshold untuk Pilpres adalah hak pembentuk UU untuk menuangkannya di dalam UU. Itu adalah opened legal policy (OPL), terserah lembaga legislatif untuk mengaturnya,” ujar Mahfud dihubungi wartawan, Rabu (15/12).

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD 1945. Dalam konstitusi juga dijelaskan, kalau tata cara dan aturan terkait Pilpres itu, diserahkan pada DPR sebagai pembuat undang-undang.

“Berdasar itu maka soal ada atau tidaknya threshold dan berapa besarnya diserahkan kepada pembentuk UU,” jelasnya.

Baca Juga: Survei Elektabilitas Partai Terbaru, Begini Urutannya

Dirinya menyebut MK sudah beberapa kali menangani gugatan yang sama. Menurut Mahfud, upaya Gatot Nurmantyo hingga Rizal Ramli yang membuat gugatan terkait presidential threshold untuk menjadi 0 persen ke MK tak sia-sia.

“Bahwa apa yang nanti MK mau memutus apa, ya terserah saja,” paparnya.

Bagaimana dengan DPR? Saat ini, ada fraksi di DPR yang paling keras mendukung penghapusan ambang batas nyapres, yakni PKS dan Demokrat. Kedua parpol ini mendesak agar UU Pemilu direvisi untuk menghapus Pasal 227 yang mengatur soal ambang batas nyapres.