Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Duh... Apindo Kekeh Tak Mau Ikuti Aturan Anies Naikkan UMP 5,1 Persen Meski Nanti Kalah di PTUN

Duh... Apindo Kekeh Tak Mau Ikuti Aturan Anies Naikkan UMP 5,1 Persen Meski Nanti Kalah di PTUN Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan direncanakan untuk dilaporkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Itu dikarenakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut telah merevisi Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 jadi naik 5,1 persen atau Rp 225.667.

Ketua Umum Apindo DKI Jakarta, Hariyadi B Sukamdani menyebut, jika nantinya pun kalah di PTUN, pihaknya tetap tidak mau mengikuti aturan Anies terkait kenaikan UMP Jakarta 2022 itu.

Baca Juga: Kembali Dilaporkan ke Polisi, Pengacaranya Bilang Habib Bahar Akan...

Hariyadi menyatakan, aturan yang bakal diikuti adalah Keputusan Gubernur sebelumnya yang menaikkan UMP sebesar 0,85 persen atau Rp 37.749.

Sebab, aturan sebelumnya itu dinilai sudah benar karena mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Sudah clear kita tidak setuju. Dalam Pergub yang melalui dewan pengupahan daerah sudah keluar SK Gubernur 21 November. Tadi yang Pak Nurzaman bilang, namanya revisi kalau salah. Ini enggak ada yang salah dengan prosesnya,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

Hariyadi pun tidak terima dengan nilai UMP Jakarta yang telah direvisi. Ia menilai Anies mengubahnya karena mendapatkan desakan dari para buruh yang berulang kali melakukan unjuk rasa di Balai Kota.

“Berubah itu karena tekanan. Bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan. Kita-kita tidak seperti itu. Kita harus lihat secara lebih holistik, secara tatanan aturan yang ada,” ungkapnya.

Baca Juga: Disebut Ketua NU DKI Sebagai Pemimpin Indonesia Masa Depan, Begini Respons Unik Anies Baswedan

Ia menilai formula pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021 sudah jelas. Anies tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur itu.

“Ketemu angka 0,89 persen itu ada prosesnya ada aturannya melalui PP 36, tata cara perhitungannya ada. Jadi itu bukan perkara kita debat-debatan mau berapa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal protes Apindo dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Menurutnya angka tersebut sudah masuk akal.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan