Lebih dari 30 Warga Sipil Tewas dalam Pembantaian Junta Militer Myanmar

Sebuah laporan di surat kabar Myanma Alinn yang dikelola pemerintah mengatakan bentrokan pecah di dekat Mo So ketika pasukan gerilya Karenni dan pemberontak mengendarai kendaraan "mencurigakan" dan menolak untuk berhenti ketika dihadang oleh pasukan militer. Kejahatan kemanusiaan Kepada DW, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Rbertson mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hal yang "mencengangkan."

"Dan jelas mereka (korban) kabur di antara sekelompok tentara Myanmar yang memutuskan untuk benar-benar menggunakan mereka pada dasarnya sebagai target latihan. Ini adalah contoh lain dari kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatan terhadap kemanusiaan."

Sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, kebebasan HRW dan banyak kelompok HAM lainnya dibatasi secara ketat.

"Kami telah kembali ke jenis profil operasional yang kami miliki selama rezim militer sebelumnya di mana, Anda tahu, jika seseorang muncul dan berkata: 'Hai, saya bekerja untuk HRW,' mereka akan ditahan," kata Robertson.

Robertson kerap mendorong komunitas internasional untuk melakukan upaya mengurangi eskalasi kekerasan di Mynamar.

"Dan ini adalah mengapa kami berulang kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan embargo internasional senjata terhadap militer Myanmar dan mengapa kami menyerukan sanksi tegas terhadap militer dan bisnis mereka dan perusahaan-perusahaan seperti Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, yang menempatkan uang ke dalam pundi-pundi militer Myanmar."