Gelar Refleksi Akhir Tahun, Apkasindo Beberkan Sejumlah Pencapaian

Melalui pelaksanaan rangkaian program kerja APKASINDO selama tahun 2021, terjadi peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit APKASINDO yang dapat terlihat dari berbagai parameter. Namun demikian, parameter yang terlihat jelas adalah;

1. peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang memecahkan rekor nasional dengan titik tertinggi mencapai Rp. 3.500,-/kg di provinsi Riau;
2. pemerataan harga TBS di seluruh provinsi di Indonesia yang termungkinkan karena hadirnya pengawalan oleh pengurus DPW APKASINDO di setiap rapat penetapan harga yang diadakan oleh Dinas Perkebunan atau Dinas Kehutanan di masing-masing provinsi;
3. pendataan lahan petani kelapa sawit yang terklaim dalam kawasan hutan, yang secara proaktif diinisiasi oleh tim satgas DPP APKASINDO;
4. pendampingan peremajaan sawit rakyat
5. dua puluh tujuh Negara di bawah UE, telah melihat peran petani sawit dalam industry sawit Indonesia melalui pertemuan dengan Dubes UE dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan
6. termotifasinya 16 lagi Provinsi sawit untuk segera menerbitkan Pergub Tentang Tataniaga TBS
7. APKASINDO telah menjadi motor penggerak komunikasi Petani sawit antar negara penghasil CPO melalui kemitraan dengan CPOPC.

Secara global, program kerja APKASINDO 2021 telah membawa petani kelapa sawit menjadi SETARA dalam kemitraan dan JUARA dalam pergerakan hulu-hilir kelapa sawit nasional dan gardaterdepan melawan kampanye pembenci sawit. 

Menghadapi tahun 2022, APKASINDO menyadari tantangan yang lebih besar bagi petani kelapa sawit secara keseluruhan dan APKASINDO secara khusus, terlebih karena masih kurang nya penyerapan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tenggat waktu sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang semakin mendekat (Wajib ISPO 2025), bagaimana mempertahankan harga TBS pada level balance, menekan kenaikan harga SARPRAS, lambatnya Implementasi UUCK dan yang terakhir yaitu tumbuh berkembangnya NGO dengan melibatkan Perguruan Tinggi dalam merancang dan membujuk pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang justru merugikan sawit Indonesia, terkhusus petani sawit.