Holding BUMN Pangan Diharapkan Belajar Dari BUMN Pangan China

Dibentuknya Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus belajar kepada BUMN pangan asal China (COFCO).

Ekonom Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan keberhasilan COFCO bisa menjadi inspirasi bagi Holding BUMN pangan nasional. 

Baca Juga: Beberapa BUMN Masih Akan Hadapi Masalah Terjal pada 2022

"Saya kira dalam belajar untuk menjadi holding BUMN pangan, BUMN di Indonesia  dari COFCO yang merupakan BUMN Holding Pangan asal  China, meskipun tidak sepenuhnya mirip secara konsep tetapi keberhasilan dari COFCO tentu bisa menjadi inspirasi tersendiri," ujar Yusuf saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (3/1/2022).

Yusuf mengatakan, Holding BUMN Indonesia harus belajar agar mampu menjadi salah satu holding pangan kelas asia maupun dunia.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari COFCO adalah unit usaha yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

"COFCO menjadi BUMN pangan terbesar di China dan juga bahkan di dunia, salah satu pelajar penting dari COFCO itu sendiri unit usaha sangat terintegrasi mulai dari pengolahan dan produksi makanan, hingga rantai pasok perdagangannya," ujarnya.

Konsep rantai pasok ini menjadi penting untuk mendorong keterlibatan petani dalam holding BUMN pangan.

"Bisa atau tidaknya berdampak secara keselurhan terhadap kesejahteran petani akan dipengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan BUMN pangan ini," ungkapnya.

Bukan hanya itu, pembelajaran juga bisa dilihat dari proses diversifikasi unit bisnis. Holding pangan harus bisa mencakup proses produksi bahan pangan, transportasi hingga warehouse. 

Dengan demikian harapannya holding pangan bisa menghasilkan produk pangan yang bisa bersaing dengan produk pangan dan  beverage lainnya.

"Seperti susu, teh, kopi misalnya. Selain ini bisa menambah nilai tambah BUMN ke perekonomian, tentu hal ini bisa menambah pilihan produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di sisi lain, holding BUMN ini bisa juga didorong dalam penyediaan pangan di dalam negeri," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan.

Hal ini ditandai dengan telah ditandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.

PP tersebut merupakan dasar terbentuknya Holding BUMN Pangan dan RNI ditetapkan sebagai perusahaan holding BUMN Pangan. Untuk itu, seluruh Penyertaan Modal Negara berupa saham yang ada di anggota BUMN Pangan diantaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam dialihkan ke RNI sebagai induk Holding BUMN Pangan.