Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Telak! Pengamat Sebut Menteri Jokowi Tak Berkualitas karena...

Telak! Pengamat Sebut Menteri Jokowi Tak Berkualitas karena... Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi -

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memberikan tanggapan terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, total wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini sebanyak 17 jabatan.

Baca Juga: Jokowi Tambah Posisi untuk Wamendagri, Orang PAN Bersuara: Apa Alasannya?

Jerry pun menilai keputusan Jokowi tersebut hanya membuang anggaran negara.

"Buang-buang anggaran dan menandakan bahwa menteri tak mampu mengemban tugas-tugas yang diberikan presiden," ujar Jerry kepada GenPI.co, Jumat (6/1/2022).

Dirinya lantas membandingkan kinerja menteri pada zaman Presiden ke-2 Soeharto dengan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, kinerja menteri saat ini tidak menunjukkan kualitas.

"Zaman Soeharto semua menteri berkualitas. Sedangkan era Jokowi hanya 30 persen yang menguasai bidang," katanya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Jokowi tidak sayang dengan anggaran yang dimiliki negara.

Sebab, Jokowi acap kali mengangkat wakil menteri yang tidak dibutuhkan.

"Jokowi tak peduli dengan kas negara alias lagi defisit. Tak terlalu penting saat ini mengangkat Wamen. Contoh wamen Kemensos, itu tidak terlalu dibutuhkan," katanya.

Menurut Jerry, wakil menteri sebaiknya diberikan kepada posisi penting saja dan tidak perlu mengangkat untuk semua kementerian.

"Sebetulnya wakil menteri hanya untuk posisi penting saja contohnya BUMN. Hal itu dibutuhkan karena harus mengurus 100 lebih perusahaan plat merah," ungkap Jerry.

Selain BUMN, Jerry juga membeberkan beberapa kementerian yang menurutnya membutuhkan wakil, di antaranya kementerian luar negeri dan kementerian hukum dan HAM.

"Contohnya, kalau ada 30 wamen, maka harus ada 30 staf khusus baru staf lain maka biaya negara pasti membengkak," tandasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan