Taliban Janji Semua Anak Perempuan Afganistan Akan Kembali ke Sekolah

Warta Ekonomi, Kabul -

Sekolah perempuan di seluruh Afganistan diharapkan akan dibuka kembali pada akhir Maret mendatang. Hal ini diungkap oleh juru bicara Taliban dan wakil menteri kebudayaan dan informasi, Zabihullah Mujahid kepada Associated Press. 

Berbicara kepada wartawan pada hari Sabtu (15/1/2022), Mujahid mengonfirmasi bahwa departemen pendidikan Taliban akan membuka ruang kelas untuk semua anak perempuan dan wanita pada Tahun Baru Afganistan, yang dimulai pada 21 Maret.

Baca Juga: China Dorong Taliban Penuhi Harapan Masyarakat Internasional

Pernyataan Mujahid itu sekaligus menjadi jadwal pertama untuk dimulainya kembali sekolah menengah untuk anak perempuan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan pada pertengahan Agustus lalu.

Diketahui, meski Taliban belum secara resmi melarang pendidikan anak perempuan, tetapi para pejuangnya telah menutup sekolah menengah anak perempuan. Mereka juga melarang perempuan masuk ke universitas-universitas negeri di beberapa bagian negara itu.

Sejak pengambilalihan Taliban, anak perempuan di sebagian besar Afganistan tidak diizinkan kembali ke sekolah setelah kelas 7. Dilaporkan oleh Al Jazeera bahwa anak perempuan yang lebih tua dari kelas 7 diizinkan kembali ke ruang kelas di hanya sekitar selusin provinsi. Sementara diketahui, Afganistan total memiliki 34 provinsi di negara itu.

Karenanya, upaya untuk 'membalikkan' keputusan itu terus menjadi isu penting dan terus menjadi salah satu tuntutan utama aktivis hak-hak perempuan dan komunitas internasional selama berbulan-bulan.

Menghadapi tuntutan itu, Taliban mengklaim bahwa masalahnya ada pada 'kapasitas', dan mereka berjanji akan menyelesaikannya.

"Pendidikan untuk wanita dan anak perempuan adalah masalah kapasitas. Kami berusaha menyelesaikan masalah ini pada tahun berikutnya sehingga sekolah dan universitas dapat dibuka," kata Mujahid dalam wawancaranya. 

Kekhawatiran telah diutarakan oleh komunitas internasional, yang enggan untuk secara resmi mengakui pemerintahan yang dijalankan Taliban.

Mereka khawatir kelompok itu nantinya akan memberlakukan tindakan keras yang serupa dengan aturan sebelumnya, saat mereka berkuasa 20 tahun lalu. Pada saat itu, perempuan dilarang dari pendidikan, pekerjaan dan kehidupan publik.

Namun, Mujahid mengatakan bahwa Taliban tidak menentang pendidikan. 

"Kami tidak menentang pendidikan," tegas Mujahid, berbicara di Kementerian Informasi dan Kebudayaan di Kabul.

"Di banyak provinsi, kelas tinggi (untuk sekolah perempuan) dibuka, tetapi di beberapa tempat ditutup, alasannya adalah krisis ekonomi dan kerangka kerja, yang perlu kita perbaiki di daerah yang terlalu padat. Dan untuk itu kita perlu menetapkan prosedur baru," tambahnya. 

Pendidikan untuk anak perempuan adalah kejahatan

Taliban telah 'kembali' mengucap janji untuk mengembalikan semua anak perempuan ke sekolah. Namun, janji itu nyatanya masih diragukan oleh siswa Afganistan sendiri. 

Seorang siswi sekolah menengah bernama Anzorat, ikut menyatakan keraguan itu. 

"Saya tidak berpikir mereka akan membuka kembali sekolah perempuan karena mereka telah mengatakan banyak hal tetapi tidak menindaklanjutinya. Jika mereka benar-benar membuka sekolah lagi, itu akan menjadi yang terbaik untuk anak perempuan.

"Dari perspektif Taliban, pendidikan untuk anak perempuan adalah kejahatan, jika tidak seperti ini, mereka (Taliban) tidak akan melarang mereka bersekolah," kata Anzorat, 19 tahun, yang hanya memberikan nama depannya, saat berbincang dengan Al Jazeera.

Mujahid, sementara itu, mengatakan bahwa anak perempuan dan laki-laki harus benar-benar dipisahkan di sekolah. Pemimpin senior Taliban ini juga menambahkan bahwa kendala terbesar sejauh ini adalah menemukan atau membangun asrama yang cukup, di mana anak perempuan bisa tinggal sambil bersekolah.

Mujahid kemudian mengatakan bahwa ruang kelas terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan tidak mencukupi di daerah padat penduduk. Padahal, menurut Taliban, gedung sekolah yang terpisah itu diperlukan untuk kelangsungan pendidikan di Afganistan.

Terkait itu, Mujahid pun menyinggung soal Afganistan yang saat ini sangat membutuhkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. 

"Kami tidak kekurangan tenaga atau sumber daya manusia, kami membutuhkan kerja sama ekonomi untuk rakyat Afganistan, kami membutuhkan kerja sama dalam perdagangan, kami perlu menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain," katanya, seraya menambahkan bahwa Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Taliban telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional untuk mengakhiri isolasi. 

Sementara Mujahid menyerukan hubungan diplomatik yang lebih kuat, baik tetangga Afganistan maupun PBB tampaknya belum siap untuk memberikan pengakuan formal, yang nantinya bisa membantu membuka ekonomi Afganistan.

Komunitas internasional juga telah menyatakan skeptis terhadap pengumuman Taliban tersebut. Mereka pun menegaskan akan menilai kelompok itu dari tindakannya, bukan hanya ucapan. 

Ekonomi Afganistan telah dihantam oleh perang selama beberapa dekade, dan kini hampir runtuh setelah AS membekukan hampir USD10 miliar (Rp140 triliun) aset milik bank sentral Afganistan. Makin menambah Afganistan pontang-panting, lembaga keuangan internasional juga ikut menangguhkan pendanaan menyusul runtuhnya pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang didukung Barat.

Badan-badan bantuan utama juga telah menarik atau menangguhkan operasi menyusul sanksi AS. Itu menjadi pukulan besar bagi Afganistan yang selama ini bergantung pada bantuan kemanusiaan. 

Sementara, pada awal bulan ini, PBB telah mulai meluncurkan proposal bantuan senilai USD5 miliar (Rp70 triliun) untuk Afganistan. Menurut Al Jazeera, itu adalah satu-satunya permintaan bantuan terbesar yang pernah dilakukan untuk satu negara.