'Hasyim Djojohadikusumo, Luhut hingga Yusril Ihza, Periksa Atuh!'

Menurut Eggi, pernyataan yang disampaikan Edy Mulyadi merupakan kritik sosial terhadap rencana pindah ibukota yang UU-nya baru saja disahkan 18 Januari yang lalu.

Terhadap UU ini, bahkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lainnya berencana mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga perlu dicermati zaman Soekarno sudah ada UU No 10 Tahun 1964 tentang Ibukota yaitu Jakarta. 

"Ungkapan 'jin buang anak' tidak dapat diproses dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Mengingat, ujaran yang disampaikan bukan ditujukan kepada suku, agama, ras atau golongan," ujarnya. 

"Ungkapan/idiom tersebut, ditujukan kepada masyarakat yang ada di Jakarta, untuk menggambarkan tempat lokasi IKN yang jauh, sepi bahkan seram (karena lokasi hutan dan tambang batubara yang meninggalkan banyak lubang)," sambung Eggi. 

Ditambahkan Eggi, ujaran "jin buang anak" tidak dapat diproses dengan dengan ketentuan pasal 14 atau 15 Tentang Tindak Pidana dari UU No 1 Thn 1946. Mengingat di satu sisi lokasi IKN yang dijelaskan memang jauh dari Jakarta, dan dikuasai para taipan, lokasinya yang sepi adalah itulah fakta bukan kabar bohong alias hoaks .