Vaksin Booster Tak Halal, YKMI Ajukan Banding Adminisrasi ke Menkes

Menurut Amir lagi, vaksin adalah termasuk barang yang wajib memenuhi ketentuan sertifikat halal. “Vaksin itu termasuk produk rekayasan genetic, yang juga wajib memiliki sertifikat halal, untuk beredar dan dipergunakan di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, sambungnya, jenis vaksin booster yang digunakan berdasarkan Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan itu, tak satupun yang memiliki sertifikat halal. “Makanya kita mengajukan banding admisnitrasi secara resmi kepada Menkes, atas terbitnya Surat Edaran tersebut,” tambahnya.

Mekanisme banding administrasi itu, tambah pengacara asal Medan itu lagi, berdasarkan pada ketentuan UU 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan. “Sebelumnya kita sudah ajukan Keberatan resmi pada Dirjen P2P Kemenkes, tapi tak ada jawaban, makanya kita mengajukan banding ke Menkes secara resmi,” tegasnya.

Dalam surat bernomor 06/DA/II/2022, YKMI melalui kuasa hukumnya dari Daar Afkar & Co. Law Firm, secara serius mengajukan banding yang wajib ditanggapi oleh pihak Menkes selama 10 hari.

“Jika tak ada jawaban dari pihak Menkes atas surat banding kita, maka kita akan ajukan gugatan ke PTUN atas terbitnya Surat Edaran tersebut,” tegas Amir Hasan lagi.

Selain itu, menurut Ahsani Taqwim Siregar, kuasa hukum YKMI lainnya, vaksin booster tersebut telah terang benderang merugikan hak hukum umat Islam.