Menteri PPPA Sebut Hampir Setengah Perempuan Pelaku UMKM Terjerat Utang Dampak Pandemi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, tengah menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meningkat selama masa pandemi. Selain itu, ia mengatakan pandemi juga mendorong perempuan lebih rentan terdampak secara ekonomi dengan banyaknya perempuan kehilangan pekerjaannya.

Hal itu ia sampaikan dalam Side Event Discrimination and Violence against Women dalam pertemuan pertama Women 20 (W20) Indonesia di Likupang, Sulawesi Utara secara virtual pada Selasa (15/2/2022).

Baca Juga: Perempuan Rentan Terima KDRT, W20 Perkuat Komitmen Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

"Ini merupakan sebuah catatan sejarah baru. Indonesia tentunya bangga menjadi saksi dan memfasilitasi komitmen, upaya, dan aksi dalam meningkatkan status perempuan secara global khususnya dalam konteks pemulihan sosial-ekonomi bersama G20. Kami yakin upaya bersama ini dapat bermanfaat sebagaimana tema kita, Recover Together and Recover Stronger," kata Bintang.

Dia menyebut, KDRT tersebut terjadi karena perempuan banyak bekerja di sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi Covid-19 seperti sektor akomodasi, industri makanan, dan ritel. Kondisi ini yang menyebabkan hilangnya pendapatan bagi perempuan secara global.

Bintang mengungkap fakta bahwa hampir setengah dari UMKM yang dimiliki perempuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan utang.

"Setengah atau 46 persen melaporkan bahwa mereka kesulitan membayar tagihan dan utang," ungkap Bintang.

Padahal, perempuan memiliki peran besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Bintang mendorong isu-isu perempuan untuk aktif dibahas dalam diskusi-diskusi di G20.

Sementara itu, Chair of W20 Indonesia sekaligus Ketua Bidang Luar Negeri Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Hadriani Uli Silalahi, mengungkapkan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung lama dan menjadi tantangan yang harus dihadapi perempuan untuk diberdayakan sepenuhnya, untuk berpartisipasi, dan berfungsi secara setara dalam masyarakat dan ekonomi.

"Kami juga memahami hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kebebasan finansial sambil mengakui besarnya peran UMKM perempuan dalam masa pemulihan ini. Selain itu, pemberdayaan perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas penting dalam proses membangun ketahanan sejak lama tertahan oleh keterbatasan akses dan karena situasi saat ini kita juga tidak bisa melewatkan perlunya pemerataan respon kesehatan yang meliputi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental," jelasnya.

"Oleh karena itu, fungsi dan tujuan dari side event W20 ini adalah untuk menerima masukan, wawasan, dan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan W20 seperti yang disebutkan itu dalam strategi kami untuk membangun advokasi yang kuat. Kami perlu membangun kasus yang lebih kuat," ujar Uli.

Pertemuan side event W20 ini dihadiri oleh perwakilan dari W20; LSM di dunia, wilayah regional, dan nasional; universitas, mitra pembangunan, dan praktisi individu yang berkumpul bersama untuk mengadvokasi salah satu isu yang paling strategis di dunia yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.