Omongan Fahri Hamzah Soal Rapat BUMN-DPR Ditanggapi Orang DPR Sendiri: Dia Lupa Bahwa...

Awalnya, Fahri megomentari sebuah cuitan mengenai daftar petinggi BUMN yang sudah menjadi "korban" pengusiran DPR. Ia mengatakan rapat DPR dengan BUMN selama ini tidak memiliki dasar hukum. 

Menurut pengalamannya, rapat DPR dengan petinggi BUMN juga lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. 

"Rapat DPR dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya," cuit Fahri Hamzah sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Selasa (15/2/2022). 

Politikus Partai Gelora ini lantas menyarankan agar rapat antara DPR dengan BUMN dihentikan. Sebagai gantinya, ia menyarankan lebih baik rapat DPR dilakukan bersama Kementerian BUMN saja, sebagai kuasa pemegang saham. 

"Sebaiknya dihentikan, cukup Kemneterian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham," saran Fahri Hamzah. 

Baca Juga: Nah Panjang Dah Nih Urusan, Kemenaker Ngaku Terkait JHT Sudah Direstui Presiden Jokowi

Sementara itu, pemegang saham serta pengawas BUMN cukup mengadakan rapat dalam komisaris saja. Ia turut menyeret nama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Fahri mencontohkan posisi Ahok sekarang yang menjabat sebagai Komisaris Pertamina, agar tidak perlu datang rapat ke DPR. Ahok hanya perlu menjalani rapat bersama Pertamina.