Mulai Rampung, Kementerian PUPR Serah Terima Kunci Huntap untuk Warga Terdampak Bencana di NTB & NTT

Untuk menambah kenyamanan penghuni, di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti jaringan air bersih dan sanitasi komunal, fasilitas umum dan fasilitas sosial (balai warga), jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah.  

Di Provinsi NTT, proses PHO Partial dari kontraktor PT Adhi Karya dan serah terima kunci kepada penghuni juga dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, Jumat (25/2/2022). Dari 300 unit rumah yang diprogramkan di Flores Timur dengan tipe dan prasarana pendukung yang sama, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,53 Ha di Desa Oyangbarang, dan segera menyusul Desa Nelelamadike dan Desa Saosina.  

Baca Juga: Menteri PUPR Ungkap Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City, Ternyata Ini Alasannya!

Selain di Provinsi NTT, proses PHO juga dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya di Provinsi NTB dan dilanjutkan serah terima kunci oleh pemerintah daerah kepada warga di Desa Tambe Kabupaten Bima sebanyak 185 unit dan Desa Daha Kabupaten Dompu sebanyak 107 unit.   

Widiarto berharap secara bertahap dapat diselesaikan lagi 16 lokasi hingga akhir Februari 2022, atau pada Bulan Maret 2022 yang terkendala akses dan kondisi lokasi sangat sulit, terutama pada ketika turun hujan antara lain 5 lokasi di Kabupaten Alor, 1 lokasi di Sumba Timur dan 1 lokasi di Kabupaten Kupang. 

"Diharapkan seluruhnya selesai pada bulan Maret 2022,” tutur Widiarto. 

Secara keseluruhan, dukungan pembangunan huntap Kementerian PUPR di Provinsi NTT sebanyak 1.922 unit meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk Provinsi NTB sebanyak 292 unit tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Kabupaten Bima 185 unit.  

Baca Juga: KIPP Fokus Pembangunan Tahap Pertama IKN, Menteri PUPR: Terbagi 3 Klaster Seluas 6.671 Hektar

Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR sebagai respons cepat terjadinya bencana Badai Seroja pada 4 April 2021 lalu.