KIPP Fokus Pembangunan Tahap Pertama IKN, Menteri PUPR: Terbagi 3 Klaster Seluas 6.671 Hektar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur kini di fokuskan pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan KIPP di IKN Nusantara terbagai menjadi 3 klaster. 

 Kawasan Inti Pemerintahan, kawasan inti Pendidikan, dan kawasan inti kesehatan. 

"KIPP ini luasnya ada 6.671 Hektare, terbagi menjadi 3 klaster, masing-masing klaster ada huniannya, ada komersialnya," ujar Menteri Basuki dalam acara Beranda Nusantara 'Menuju Ibu Kota Negara Baru', Rabu (23/2/2022).  

Baca Juga: Kilas Balik Pemindahan IKN, Mulai dari Pemilihan Kalimantan Timur hingga Tahap Pembangunan KIPP

Basuki menjelaskan, hal tersebut bertujuan agar pembangunan kota tidak hanya berisi pusat pemerintahan. Melainkan, pembangunan tersebut masuk dalam fokus utama pembangunan IKN tahap pertama. 

Ia menjelaskan, pembangunan IKN tetap memperhatikan ketersediannya lahan hijau yang ada.  

Menurutnya tidak semua lahan hutan dijadikan untuk pembangunan.  

"70% harus hijau, 20 - 30% itulah yang hanya bangunan, jadi itu memang akan menjadi kota baru," jelas Basuki.  

Tahapannya Lebih lanjut Menteri Basuki menambahkan, untuk tahap pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah untuk melakukan reboisasi hutan-hutan di kalimantan. 

"Kita akan rehabilitasi, karena yang pertama kali dilakukan adalah penanaman pohon," tutur Menteri Basuki. 

Saat ini, Basuki mengatakan rencana pembangunan ibu kota negara telah memasuki tahap meso planning. Pemerintah sedang mendetailkan kebutuhan tata ruang IKN, termasuk mematangkan konsep pembangunan ibu kota yang berbasis kota hutan. 

“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nusery (pembibitan pohon),” ucap Basuki. 

Baca Juga: Kementerian PUPR Kebut Infrastrukur Ramah Lingkungan dan Penghijauan Masif di Bali Jelang KTT G20

Basuki menjeaskan pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak dilaksanakan secara terburu-buru. Ia mengatakan rencana Pembangunan Ibu Kota Negara baru telah Presiden Jokowi canangkan pada 16 Agustus 2019 lalu. 

Kemudian pemerintah telah membuat kajian dan studi literatur selama 1-2 tahun.