Kebijakan Jokowi dan Menterinya Kerap Tuai Kontroversi, Lebih Parah dari Masa Orde Baru Soeharto

Lebih lanjut, masyarakat masih berharap dapat mengubah peraturan tersebut melalui gugatan di Mahkamah Agung. Namun, butuh proses yang cukup panjang.

Tapi, tak ada yang menjamin apakah MA ingin bersikap independen dan memiliki sensitivitas yang sama dengan masyarakat sipil. 

“Akan lebih baik ketika pemerintah responsif pada suara dan keluhan semua kalangan. Kemudian bersikap untuk mendengar dan enggak menutup kemungkinan untuk memperbaiki,” katanya.

Kata dia, gejolak paling terasa nantinya yakni keresahan sosial yang berkepanjangan.

"Ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah,” tandasnya.