Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Jokowi melanjutkan, kedisiplinan TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. "Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.
Jika dibiarkan, lanjut Jokowi, penyimpangan kecil berpotensi menjadi besar. Akibatnya, TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya. "Disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan. Itu saya ingatkan," tegas dia.
Jokowi menyampaikan, kepolisian dan militer di seluruh dunia memiliki aturan disiplin tersendiri yang berbeda dengan sipil. Aturan yang dimaksud, semisal di kalangan militer, harus setia pada negara dan patuh kepada atasan. Istilah yang dipakai Jokowi, 'tegak lurus'.
Menyikapi sentilan Jokowi ini, TNI memastikan mendukung langkah pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. TNI tegak lurus dengan kebijakan pemerintah itu. Bahkan, TNI siap memberikan pemahaman bagi warga yang menolak rencana tersebut.
"(Pemindahan) IKN sudah final dan TNI-Polri harus memberikan pemahaman, khususnya di dalam sendiri maupun pada masyarakat terkait IKN ini," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang tidak bisa hadir karena positif Covid-19.
Yudo menambahkan, TNI juga siap memindahkan markas ke IKN Nusantara. Saat ini, rencana pemindahan markas-markas TNI ke IKN Nusantara terus dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan. Selain itu, TNI juga masih menyiapkan sarana dan prasarana untuk memindahkan markas ke IKN Nusantara.
"Kapan waktunya, untuk TNI saya kira tidak ada target. Artinya, kendali dari sini pun masih bisa kalaupun untuk nanti diutamakan untuk pemerintah dulu. TNI-Polri mungkin belakangan, kita akan tetap siap," paparnya.
Ketegasan Jokowi diapresiasi DPR. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, hal yang dipaparkan Jokowi itu fakta. Bukan asal ngomong. "Presiden menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan intelijen yang mendalam. Dan juga berdasarkan hasil info yang tidak sedikit. Sudah terbukti juga ada banyak anggota TNI-Polri yang terpapar oleh paham radikalisme," ucap Dave, kemarin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
