Keras! PDIP Minta Orang Dekat Presiden Stop Polemik Penundaan Pemilu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan negara tidak boleh hanya digerakkan orang per orang.  

Dia mengatakan PDIP tetap berkomitmen menjalankan perintah konstitusi, salah satunya mengenai pemilihan umum (pemilu). Hasto memastikan pihaknya tidak dipengaruhi hasil survei mengenai penerapan konstitusi. 

Oleh karena itu, Hasto mengajak semua pihak melihat konstitusi tidak hanya teksnya, tetapi konteks dan suasana kebatinannya.

Baca Juga: Tolong Diingat, PDIP Minta Elite Parpol Stop Usulkan Pemilu 2024 Ditunda

"Ada atau tidak survei, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," kata Hasto menanggapi hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (3/3). 

Pria asal Yogyakarta itu menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu, yang mana rakyat berdaulat. Periodisasi lima tahunan menjadi kultur demokrasi. 

Menurut Hasto, dalam praktik penyelenggaran negara, maka seluruh pimpinan pada hakikatnya dalam melaksanakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat. 

Baca Juga: PDIP Ogah Pemilu Ditunda, Pengamat Langsung Puji-Puji

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tetapi dari aspek kontinuitas dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.

Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan mewujudkan harapan rakyat, bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.  

"Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," kata Hasto.