PDIP Bilang Anggota Dewan Takut Kritik Pemerintah, Wakil Ketua DPR Buka Suara

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balances tetap berjalan sebagaimana mestinya di parlemen. Pernyataan ini sekaligus merespons kritik dari PDIP yang menyinggung soal anggota dewan yang dianggap hanya selalu manut pemerintah.

Menurut Saan, fungsi DPR sebagai lembaga legislatif justru berada pada jalur pengawasan yang aktif, terutama ketika muncul keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah.

"Check and balances tetap jalan, ya. Misalnya begini, terkait dengan keluhan masyarakat soal kebijakan dan program pemerintah itu kan di komisi-komisi terkait disikapi, dikritisi juga," kata Saan, dikutip dari Antara, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, DPR tidak hanya berhenti pada forum formal, tetapi juga kerap menjembatani aspirasi publik dengan pihak eksekutif. Salah satu contohnya terlihat ketika DPR menerima audiensi massa aksi mahasiswa pada pekan lalu yang menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya itu, isu lain seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga menjadi perhatian. DPR, kata Saan, langsung menghubungkan mahasiswa yang menyuarakan kritik dengan kementerian terkait agar aspirasi mereka tersampaikan secara langsung.

Baca Juga: Dua Kali Kalahkan Prabowo, Jokowi akan Uji Kesaktian Majukan Gibran di Pilpres 2029?

Dalam pandangannya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa DPR telah menjalankan fungsi representasi publik, sekaligus memastikan pemerintah tetap mendengar suara rakyat.

Saan juga menegaskan bahwa bentuk pengawasan tersebut dilakukan secara struktural melalui rapat kerja di alat kelengkapan dewan. Untuk isu BBM, misalnya, Komisi XII DPR RI disebut terus mengawal kebijakan Kementerian ESDM.

"Terkait juga dengan MBG, kepala BGN kan sudah menyampaikan soal penataan ulang tata kelola MBG-nya dan juga sudah dengan turunan-turunannya semua dan itu tentu sudah mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat," kata dia.

Lebih lanjut, ia kembali menekankan bahwa DPR tidak akan lepas tangan dalam mengawal jalannya pemerintahan, sekaligus tetap menyalurkan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, DPR akan terus berusaha mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah sambil juga tetap menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat," tambah Saan.

Sementara itu, kritik sebelumnya datang dari Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menilai DPR seharusnya menjalankan fungsi checks and balances, bukan sekadar mengikuti kehendak pemerintah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Deddy Yevri Sitorus dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6).

Baca Juga: AHY Ikut Tanggapi Permintaan Jokowi Soal Prabowo-Gibran 2 Periode: Saya Rasa...

Deddy juga mempertanyakan konsistensi sikap partai-partai di parlemen, terutama mereka yang memiliki kader di kabinet.

“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ujar Deddy. 

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia.