Ketahanan Pangan Rendah, Klaim Pemerintah Soal Produksi Pangan Dipertanyakan

Gejolak harga sejumlah komoditas pangan yang hampir bersamaan belakangan ini, mengingatkan kembali akan ketahanan pangan kita yang rapuh karena tergantung impor. Klaim soal swasembada pangan yang kerap digembor-gemborkan pemerintah pun dipertanyakan sejumlah pihak. Alih-alih hanya mengklaim keberhasilan, pemerintah diminta serius membenahi produksi komoditas pangan di dalam negeri. 

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, kepada wartawan, Senin (7/3) mengatakan, parlemen sejatinya sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah khususnya Kementan soal pentingnya produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebelum datangnya pandemi dan konflik Rusia - Ukraina yang membuat harga komoditas pangan terdongkrak. 

"Inikan selalu menjadi satu kontroversi. Kalau kita mengatakan produksi pangan kita baik kenapa Indonesia mesti mengimpor. ini yang harus dievaluasi. jangan kita bilang surplus, tetapi barangnya tidak ada. Kalau memang ada surplus, barangnya ada dimana? Ayo kita cek dan lihat secara bersama-sama. kita tidak cukup hanya dengan statemen," tegasnya.

Baca Juga: Tindak Tegas Penimbun Pangan, Pemprov DKI Minta Bantuan Penegak Hukum

Melihat hal ini, ia pun mempertanyakan kinerja Kementan yang seharusnya fokus mengamankan produksi pangan. 

"Kalau kita tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya maka akan muncul dua krisis besar di dunia ini yaitu krisis energi dan juga krisis pangan," ujarnya. 

Ia melihat, produksi pangan Indonesia belum bisa diharapkan. Menurutnya, untuk mencapai swasembada pengan memang bukan perkara mudah. Tapi, Indonesia harus mempersiapkan dengan maksimal.  Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah, kata Firman, adalah menginventaris seluruh lahan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produksi pangan. 

"Ukurannya sangat sederhana. Kalau 2019 yang lalu, anggaran (Kementan) kan sekitar Rp6 triliun, sekarang  sudah puluhan triliun. Dengan anggaran puluhan triliun itu sangat mudah mengukurnya. Kementan itu outputnya produksi pangan, kalau sampai sekarang itu kita masih impor, berarti itu kegagalan, ada miss management," tandasnya. 

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Polri Terjunkan Satgas Pangan

Polisi Partai Golkar ini merujuk pernyataan PBB yang sempat merilis soal pentingnya mengantisipasi kebutuhan pangan, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat signifikan. Negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia pun diminta bersiap karena diyakini akan lebih merasakan dampaknya. 

"Kita tidak boleh bergantung pada negara lain karena impor," ucapnya.