Pak Jokowi Sebentar Lagi Bulan Puasa, Dapur Harus Tetap Ngebul, Tolong Urus Masalah Minyak Goreng Cs

Warta Ekonomi, Jakarta -

Krisis minyak goreng serta kenaikan harga sejumlah bahan pangan terjadi belakangan ini. 

Menanggapi kondisi ini, Anggota DPD RI Hasan Basri meminta kepada Pemerintah untuk peka terhadap berbagai keluhan masyarakat tentang kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah bahan pokok sangat menyulitkan masyarakat. Kami melihat langsung di lapangan bahwa benar mereka merasa kesulitan dan mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok, seperti kedelai, lombok (cabai), daging, dan yang paling gaduh adalah minyak goreng,” kata Hasan Basri melalui siaran persnya, Jumat (11/3/2022).

Menurutnya, kelangkaan minyak goreng harus menjadi perhatian bersama, sebab beberapa sektor ekonomi lain juga turut terimbas adanya kondisi itu.

Baca Juga: Rakyat Menjerit Keras Soal Minyak Goreng, Menterinya Jokowi Tegas Beri Ancaman Buat yang "Bermain"

“Berbagai solusi bisa kita bahas secara bersama, yang penting harus gerak cepat. Jangan suruh masyarakat menunggu terlalu lama untuk menemukan solusi. Dapur kita harus ngebul, terlebih kita akan memasuki bulan Ramadhan,” tegas HB.

Hasan Basri menuturkan, ada tiga hal yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mengurai persoalan kebutuhan pokok dalam negeri; pertama, mengenakan pajak ekspor minyak goreng. Kedua, relaksasi kewajiban produsen dan ketiga, operasi pasar.

“Pajak ekspor minyak goreng perlu dikenakan. Sebab, harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga $ 1.100 menjadi $ 1.340. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat mengenakan pajak ekspor minyak goreng sampai harga-harga kebutuhan pokok stabil,” lanjut Hasan Basri melalui siaran pers tertulisnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM saat ini Pemerintah mengalokasikan biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter, dengan perkiraan dana pembiayaan biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan sebesar Rp 35,41 triliun.

“Seharusnya, Pemerintah bisa juga mengalihkan subsidi minyak biodiesel 50% atau setara dengan 17,705 triliun untuk disubsidikan ke berbagai kebutuhan. Sebab biodiesel ini subsidi mengarah ke orang mampu,” kata Hasan Basri.

Lebih lanjut, senator muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menghimbau kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Kementerian Perdagangan dan dinas terkait untuk melakukan serangkaian kegiatan operasi pasar.