Bawa-bawa Nama SBY, Anak Buah Mas AHY Terheran-heran dengan Klaim Terbaru Luhut: Tahun 2013...

Partai Demokrat heran dengan klaim dari Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP, mendukung penundaan Pemilu 2024. 

"Dalam survei internal kami para pemilih demokrat menghendaki 2024 ada Pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief kepada awak media, Sabtu, 12 Maret 2022.

Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Panjaitan itu benar, wacana penundan Pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti. Pasalnya, terang Andi, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden. 

Baca Juga: Luhut Lagi Luhut Terus... Orang Demokrat Kritisi Pernyataan Luhut: Sebaiknya Bapak...

"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah," kata Andi Arief. 

Sebab, lanjut Andi Arief, soal pembatasan masa jabatan ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas patuh pada konstitusi. Walaupun, tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi. 

"Tahun 2013 kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74 persen. Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72 persen. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat.  Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? menurut survei kami ada. Tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," kata Andi Arief.