Upaya Peningkatan Ekonomi, KemenPPPA Dorong Lembaga Keuangan di Indonesia Semakin Inklusif Gender

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin mendorong lembaga keuangan formal di Indonesia semakin inklusif gender sebagai salah satu upaya memperluas akses perempuan terhadap sumber pembiayaan. 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak lebih besar bagi kelompok perempuan dibandingkan laki-laki, khususnya bagi perempuan yang bekerja di industri restoran, hotel, pekerja rumahan, dan sektor informal seperti UMKM. Selain itu, pekerja perempuan lebih terdampak akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketimpangan gender menjadi semakin meningkat karena penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan. 

Baca Juga: Oknum Perwira Polisi yang Cabuli Pelajar SMP Dipecat Secara Tidak Hormat, Ini Tanggapan KemenPPPA

Deputi Lenny Rosalin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/3/2022), mengatakan akses terhadap layanan keuangan bagi perempuan khususnya yang berwirausaha sangat memungkinkan masyarakat secara umum untuk keluar dari jurang kemiskinan. Selain itu secara keseluruhan, inklusi keuangan juga berkontribusi terhadap kestabilan keuangan suatu negara. 

“Oleh karena itu, kami mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan karena ini memiliki dampak positif terhadap berbagai capaian indikator pembangunan. Dan lembaga keuangan formal diharapkan semakin inklusif gender,” kata Lenny dalam keterangannya, Senin (14/3/2022). 

Hal itu juga seiring dengan kebijakan dimana Pemerintah telah menerbitkan Peraturan  Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif (SNKI). Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di antara masyarakat dan daerah untuk mendukung kesejahteraan bersama. 

Lenny mengatakan SNKI tersebut telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran, namun strategi itu belum secara detil mengembangkan intervensi khusus untuk perempuan. “Misalnya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan,” katanya. 

Merujuk pada kondisi tersebut, dan untuk mempertajam pelaksanaan SNKI khusus untuk segmen perempuan, telah diluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan) pada 9 Juni 2020. Selanjutnya, pada 7 Desember 2020, telah terbit Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menggantikan Perpres Nomor 82 Tahun 2016. Perpres terbaru tersebut semakin menegaskan bahwa segmen perempuan sebagai salah satu  segmen prioritas untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024. 

Sebelumnya, lembaga yang mengawasi institusi keuangan yang didanai oleh Swedia, Fair Finance Asia, dalam studinya pada periode 2016 - 2020 yang dirilis pada Senin (7/3/2022), menyoroti penegakan yang lemah atau kurangnya kebijakan tentang aspek kesetaraan gender dengan nilai 1 (dari skala 10). 

Studi ini melibatkan 54 lembaga keuangan yang memberikan kredit dan layanan underwriting ke sekitar 125 perusahaan perkebunan terbesar di Asean, India, Jepang dan Pakistan. 

Lembaga keuangan di enam negara Asia, yakni Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, India, dan Jepang dinilai masih kurang maju dan cukup mengkhawatirkan karena 90 persen dari bank-bank di negara tersebut tidak memberikan data mengenai kesetaraan gendernya dan bank tidak meminta akuntabilitas perusahaan dari klien mereka. 

Pemerintah Indonesia kata Lenny, hingga saat ini sedang dalam upaya terus menyediakan program komprehensif yang responsif gender bagi semua perempuan di Indonesia untuk mengakses semua layanan keuangan formal. 

“Kita juga perlu membekali semua perempuan di Indonesia dengan keterampilan keuangan (termasuk digital) untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, termasuk manajemen usaha dan perlindungan konsumen,” katanya.