Super Prioritas, Wapres Minta Pemda Maksimalkan Potensi Labuan Bajo NTT

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya potensial salah satunya ialah tempat destinasi Labuan Bajo yang telah masuk daftar super prioritas nasional.

Menurut Wapres, selain Labuan Bajo tempat destinasi lainya yang telah masuk daftar super prioritas nasional ialah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Baca Juga: Wapres: Dua Hal Mengukur Keberhasilan Reformasi Birokrasi

“Itu semua akan menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) baru yang melibatkan masyarakat tidak hanya bagi Kabupaten Manggarai Barat, tetapi juga masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” kata Wapres dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).

Wapres mengatakan, keberhasilan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata, memerlukan peran serta masyarakat dalam penyiapan jasa transportasi seperti di darat, laut dan udara, pembangunan akomodasi wisatawan, serta pengembangan UMKM industri kuliner, produk kriya, produk pertanian khas NTT sebagai cendera mata, dan sebagainya.

"Semua itu berhulu pada kesiapan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik, baik layanan perizinan dan non perizinan. Pemda harus paham bahwa potensi ini sangat terkait dengan kualitas aspek Hospitality pelayanan publik," tuturnya.

Terkait UMKM sendiri, Wapres menyatakan, pemerintah sangat serius dalam melakukan pembangunan dan pengembangan UMKM dengan memberikan berbagai kemudahan. Hal ini di tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024.

Dalam Pepres tersebut diatur seperti sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik, fasilitas, standardisasi dan sertifikasi, akses pembiayaan, insentif pembebasan atau pengurangan pajak, serta fasilitas pajak penghasilan.

"Nah diharapkan Pemda turut merealisasikan kebijakan ini supaya UMKM dapat menerima manfaat dan kemudahan yang diberikan," harapnya.

Wapres pun meminta kepada para Bupati di NTT  untuk menyampaikan laporan dan pandangan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di wilayahnya.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Wapres Pantau MPP di NTT

"Saya ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi sehingga belum dapat menyelenggarakan MPP dan kapan komitmen untuk membangun MPP dimaksud dilaksanakan,” tegas Wapres.